Fahri lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 November 1971. Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Karier politiknya dimulai sejak menjadi Staf Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2002. Setelah itu, Fahri terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Puncak karier Fahri adalah menjabat Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Per 21 Oktober 2024, Fahri dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Berikut adalah daftar lengkap jajaran komisaris dan direksi BTN yang disetujui dalam RUPS 2025:
Rupiah terperosok oleh faktor eksternal, terutama kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Sepanjang 79 tahun Indonesia merdeka, rupiah pernah berkali-kali hancur dan menyentuh level terendah sepanjang sejarah.
Beberapa tekanan besar yang membuat rupiah hancur adalah krisis moneter 1997/1998 atau krisis Keuangan Asia. Krisis Finansial Global 2008/2009, pandemi Covid-19.
Berikut beberapa momen di mana rupiah ambruk ke level terendah sepanjang masa:
23 Maret 2020 Rupiah ditutup di posisi Rp 16605/US1 karena kekhawatiran dunia mengenai pandemic Covid-19.
21 Juni 2024 Rupiah ditutup di posisi Rp 16.445/US$1 karena faktor global, seperti kuatnya perekonomian AS yang menyebabkan bank sentralnya diduga banyak pelaku pasar masih akan sulit menurunkan suku bunga acuan TheFed Fund Rate.
Selain itu, ada perbedaan arah suku bunga negara-negara maju karena bank sentral Eropa kini malah menurunkan suku bunga acuannya. Adapun, fundamental ekonomi RI dinilai cukup baik.
4 November 2022
Rupiah ambruk dan ditutup di posisi Rp 15.735 atau terendah sejak pandemi Covid-19.
Rupiah ambruk setelah bank sentral AS (The Fed) kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin menjadi 3,75% – 4% pada Kamis (3/11/2022). Suku bunga The Fed kini berada di level tertinggi sejak Januari 2008.
19 Oktober 2018 Rupiah ambruk ke Rp 15.215 karena perang dagang China vs Amerika Serikat.
16 Juni 1998
Rupiah ambruk ke Rp 15.200 karena dihantam oleh krisis keuangan Asia atau moneter
29 September 2015 Rupiah jatuh ke Rp 14.680 di tengah guncangan eksternal dan internal. Dari eksternal, rupiah melemah karena The Fed mengumumkan akan mengerek suku bunga acuan dan perlambatan ekonomi China.
Dari sisi internal, perlambatan ekonomi domestik dan defisit transaksi berjalan
15 April 2021 Rupiah jatuh ke Rp 14.660 per US$1 karena gelombang Covid, pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta lambatnya vaksinasi.
PT Hutama Karya (Persero) bersama anak usahanya PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I), yang akan menghubungkan kota Padang dan kota Solok merupakan bagian dari jalan nasional dan Lintas Sumatera, merupakan contoh nyata dari kerja sama pemerintah dan swasta yang efektif dalam mengembangkan infrastruktur di Indonesia.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk proyek KPBU Sitinjau Lauik I dilaksanakan pada Jumat (21/3/2025) bertempat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, oleh Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar dan Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael AP Rumenser. Penandatanganan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Rachman Arief Dienaputra, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Sudarto, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Muhammad Wahid Sutopo, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, dan Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, Executive Vice President (EVP) Divisi Sipil Umum Hutama Karya Rizky Agung, Executive Vice President (EVP) Divisi Pengembangan Bisnis dan Manajemen Portofolio Hutama Karya Ekwan Hadyanto, Direktur Utama PT Hutama Karya Infrastruktur Aji Prasetyanti, Direktur Operasi II PT Hutama Karya Infrastruktur M. Rozi Rinjayadi.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra mengatakan bahwa proyek KPBU ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas di tikungan Panorama I (Sitinjau Lauik I), yang dikenal sebagai daerah rawan kecelakaan.
“Memperhatikan identifikasi hazard dan penilaian resiko, lokasi tikungan Sitinjau Lauik I termasuk ke dalam daerah rawan kecelakaan, karena memiliki tikungan atau geometrik jalan yang cukup tajam. Sehingga, diperlukan penanganan dengan melakukan perubahan geometrik melalui pembangunan jalan baru yang sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas,” ungkap Rachman Arief dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyampaikan bahwa proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Flyover Sitinjau Lauik ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di Sumatera Barat.
“Dengan skema KPBU, kita dapat memastikan bahwa proyek ini tidak hanya cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat,” timpal Adjib.
Lebih lanjut Adjib menjelaskan bahwa agenda penandatanganan meliputi Perjanjian KPBU antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Direktur Utama Hutama HPSL selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) antara PJPK dan Direktur Utama Hutama HPSL.
Proyek ini melibatkan PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (PT HPSL) sebagai BUP, yang dibentuk oleh konsorsium antara Hutama Karya (55%) dan HKI (45%). Proyek bernilai Rp 2,793 triliun ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 2,5 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa operasi. Adapun pekerjaan meliputi perencanaan teknis, pembangunan jalan dan jembatan (flyover) sepanjang 2,774 km, serta preservasi selama masa operasional.
Setelah selesai, proyek Flyover Sitinjau Lauik diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat Sumatera Barat, antara lain meningkatkan konektivitas antar wilayah di Sumatera Barat, mempercepat mobilitas penduduk, dan memudahkan akses ke fasilitas umum; juga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di jalur Padang-Solok yang terkenal ekstrem, sehingga perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman.
“Flyover ini juga akan membuka akses lebih luas ke destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat, seperti Danau Singkarak dan Lembah Harau, sehingga meningkatkan potensi pariwisata di wilayah tersebut, maupun memperlancar distribusi barang dan logistik, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menurunkan biaya logistik, serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal,” tutup Adjib.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Aturan tersebut berlaku sejak ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 5 Maret 2025.
“Menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN, dalam rangka mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 yang disusun berdasarkan kebijakan energi nasional yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tulis aturan tersebut, dikutip Selasa (25/3/2025).
Salah satu yang diatur di dalam beleid anyar tersebut adalah perihal pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) dan sumber energi fosil untuk sistem ketenagalistrikan hingga tahun 2060 mendatang.
Hal itu juga senada dengan target Indonesia dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Lantas, bagaimana dengan nasib Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara? Apakah masih ada hingga 2060 mendatang?
Pada RUKN terbaru tersebut, PLTU batu bara masih bisa beroperasi, setidaknya sampai 2050 dan dengan menggunakan teknologi pengurangan emisi.
Berikut kebijakan penggunaan teknologi pembangkitan tenaga listrik, khususnya untuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara pada RUKN terbaru:
Pembangkit berbahan bakar batu bara umumnya menggunakan teknologi PLTU subcritical, PLTU supercritical, dan PLTU ultrasupercritical.
a. Pengendalian Penambahan PLTU Batu bara
Dalam rangka pengendalian emisi CO2 dari PLTU batu bara dan percepatan pengembangan pembangkitan berbasis energi baru dan energi terbarukan serta semakin sulitnya pendanaan proyek PLTU batubara, perlu dilakukan pengaturan pengembangan PLTU baru. Pembangunan PLTU baru dilarang, kecuali untuk:
1) PLTU yang telah ditetapkan dalam RUPTL sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik; atau
2) PLTU yang memenuhi persyaratan:
a) terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam proyek strategis nasional dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional;
b) berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi GRK paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran energi terbarukan; dan
c) beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.
b. Pilihan Konversi Bahan Bakar PLTU Batu bara
Secara teknologi, bahan bakar PLTU batu bara dapat diganti menjadi bahan bakar yang memanfaatkan energi baru dan energi terbarukan seperti biomassa, amonia (fuel switching) maupun nuklir melalui retrofitting pada PLTU batu bara.
Dengan pilihan retrofitting, umur teknis dan ekonomis PLTU batu bara dapat diperpanjang, sehingga bauran energi baru dan energi terbarukan dapat terus meningkat melalui pemanfaatan aset existing yang dapat mengurangi dampak sosial penutupan PLTU batu bara.
Untuk menjaga biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan, pilihan fuel switching dan retrofitting PLTU batu bara dilakukan jika nilai buku pembangkit tersebut telah mencapai 0 (nol) atau sesuai keekonomiannya.
Fuel switching dan retrofitting membutuhkan biaya investasi tambahan untuk memperpanjang usia pembangkit. Tambahan biaya retrofitting tetap lebih ekonomis dibandingkan dengan decommisioning PLTU batu bara dan kemudian menggantinya dengan membangun PLT yang memanfaatkan energi baru dan energi terbarukan.
Pilihan fuel switching dan retrofitting dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan inersia sistem tenaga listrik yang bersumber dari mesin listrik berputar (generator) karena inersia yang dapat disediakan oleh inverter pembangkit VRE sangat terbatas dan dapat mengurangi efisiensi pembangkit VRE.
Berikut pokok-pokok rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik nasional dalam RUKN:
1. proyeksi permintaan tenaga listrik tahun 2025 sekitar 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) TWh atau setara dengan 1.893 (seribu delapan ratus sembilan puluh tiga) kWh per kapita akan terus meningkat menjadi sekitar 1.813 (seribu delapan ratus tiga belas) TWh atau setara dengan 5.038 (lima ribu tiga puluh delapan) kWh per kapita pada tahun 2060.
Komposisi permintaan listrik tahun 2060 akan terdiri atas:
a. rumah tangga sekitar 28% (dua puluh delapan persen);
b. bisnis sekitar 13% (tiga belas persen);
c. publik sekitar 5% (lima persen);
d. industri sekitar 43% (empat puluh tiga persen); dan
e. kendaraan bermotor listrik sekitar 11% (sebelas persen);
2. pemanfaatan biomassa untuk cofiring (Cfbio) di PLTU dalam rangka peningkatan bauran energi baru dan energi terbarukan dan penurunan emisi CO2;
3. implementasi retrofit pembangkit fosil saat book value 0 (nol):
a. PLTU menggunakan 100% (seratus persen) green NH3 atau Cfbio+CCS, yang diperlukan untuk base load; dan
b. PLTG/PLTGU/PLTMG/PLTMGU menggunakan 100% (seratus persen) green He atau Gas+CCS, yang diperlukan untuk follower dan menjaga keandalan di pusat beban seperti kota besar;
4. penambahan PLTU dibatasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
5. penambahan pembangkit tenaga listrik berdasarkan target bauran energi dalam KEN;
6. daya mampu neto pada tahun 2060 sekitar 443 (empat ratus empat puluh tiga) GW, terdiri atas sekitar 41,5% (empat puluh satu koma lima persen) pembangkit VRE yang dilengkapi storage sekitar 34 (tiga puluh empat) GW dan sekitar 58,5% (lima puluh delapan koma lima persen) pembangkit dispatchable (non-VRE);
7. proyeksi produksi tenaga listrik pada tahun 2060 sekitar 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) TWh dan akan didominasi oleh energi baru dan energi terbarukan;
8. bauran energi pada tahun 2060 terdiri atas:
a. energi baru dan energi terbarukan sekitar 73,6% (tujuh puluh tiga koma enam persen), terdiri atas:
1) energi baru sekitar 24,1% (dua puluh empat koma satu persen); dan
2) energi terbarukan sekitar 49,5% (empat puluh sembilan koma lima persen), meliputi VRE sekitar 20,7% (dua puluh koma tujuh persen) dan non- VRE sekitar 28,8% (dua puluh delapan
b. energi fosil + CCS sekitar 26,4% (dua puluh enam koma empat persen);
9. porsi energi baru dan energi terbarukan ditargetkan lebih tinggi sekitar 51,6% (lima puluh satu koma enam persen) daripada energi fosil paling lambat mulai tahun 2044;
10. akselerasi:
a. dedieselisasi;
b. gasifikasi PLTG/PLTGU/PLTMG/PLTMGU;
c. pembangunan PLTB dan PLTS termasuk floating dan rooftop; dan
d. pembangunan PLTP dan PLTA skala besar, termasuk PLTA waduk/ bendungan/saluran irigasi yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
11. pengembangan pembangkit VRE dan pengembangan PLTG/PLTGU/PLTMG/PLTMGU dilakukan sebelum commercial operation date PLTA dan PLTP skala besar yang diperkirakan mulai tahun 2032;
12. pengembangan PLTA terutama di Papua, PLTS di Nusa Tenggara dan PLTN di Kalimantan untuk produksi green H2;
13. emisi CO2 mencapai 0 (nol) pada tahun 2059;
14. urutan prioritas supergrid:
a. interkoneksi internal pulau:
1) Sumatera (Sumbagut-Sumbagsel);
2) Sulawesi (Sulbagut-Sulbagsel);
3) Kalimantan (looping Kalimantan); dan
4) Papua (Jayapura-Sorong).
b. interkoneksi antarpulau:
1) tahun 2028: Sumatera-Batam;
2) tahun 2029: Jawa-Bali (Jawa-Bali Connection);
3) tahun 2031: Sumatera-Jawa;
4) tahun 2035: Bali-Lombok-Sumbawa;
5) tahun 2040: Jawa-Kalimantan;
6) tahun 2041: Sumbawa-Flores dan Kalimantan-Sulawesi; dan
7) tahun 2045: Sumba-Sumbawa-Sulawesi;
15. kebutuhan investasi pembangkit dan transmisi tenaga listrik antarprovinsi pada tahun 2025-2060 sekitar USD1.092.011.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar sebelas juta dolar Amerika Serikat) atau rata-rata sekitar USD30.333.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dolar Amerika Serikat) per tahun.
Dalam RUPSLB yang diselenggarakan, mayoritas pemegang saham Smartfren telah memberikan suara yang mendukung penggabungan usaha ini. Penggabungan usaha ini akan melahirkan operator telekomunikasi yang lebih kuat, lebih besar, dan memiliki sumber daya lebih optimal.
CEO Axiata Vivek Sood menegaskan komitmen perusahaan terhadap pasar telekomunikasi Indonesia di tengah peleburan dua usaha ini.
“Kekuatan gabungan akan dorong inovasi digital dan pengalaman pelanggan di seluruh negeri,” ungkap Viviek dalam Konferensi Pers Hasil RUPS LB XL Axiata, di Jakarta, Selasa (25/3/2025).
Terpisah, President Director Smartfren Merza Fachys mengatakan pihaknya mengapresiasi dukungan pemegang saham atas keputusan ini.
“Dengan bergabungnya dua entitas yang memiliki kapabilitas kuat, kami optimis dapat mempercepat pertumbuhan, meningkatkan daya saing, dan menghadirkan layanan yang lebih baik bagi pelanggan. Infrastruktur gabungan akan memperkuat jaringan, meningkatkan kecepatan, dan memperluas cakupan hingga ke daerah yang sebelumnya belum terjangkau,” ungkapnya tertulis.
Melalui Konferensi pers hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), CEO Sinar Mas Franky Widjaja mengatakan, jajaran komisaris yang dipilih terdiri dari sosok-sosok hebat. Ia pun menyebut nama yang tak asing, seperti Arsjad Rasjid hingga Retno Marsudi.
“Ada Pak Arsjad jadi Preskom. Terus ibu Menteri, eks Menteri Luar Negeri Ibu Retno,” ungkap Franky.
Lebih jauh berikut merupakan daftar Komisaris XLSmart:
Dewan Komisaris XLSmart
• Presiden Komisaris: Arsjad Rasjid • Komisaris: Vivek Sood • Komisaris: L. Krisnan Cahya • Komisaris: Nik Rizal Kamil • Komisaris: Sean Quek • Komisaris: David R. Dean • Komisaris Independen: Retno Lestari Priansari Marsudi • Komisaris Independen: Robert Pakpahan • Komisaris Independen: Willem Lucas Timmerman
Foto: Petugas pemadam kebakaran memadamkan api di bangunan pabrik yang dilalap api hutan di Uiseong, Korea Selatan, Sabtu, 22 Maret 2025. (AP/Yoon Gwan-shick)
Kebakaran hutan yang terjadi secara serentak selama akhir pekan di wilayah selatan Korea Selatan mengakibatkan 10 korban jiwa dan lebih dari 1.500 warga dievakuasi dari rumah mereka. Melansir The Korea Herald, Minggu (23/3/2025), Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat mengatakan kebakaran yang dimulai di Sancheong, Provinsi Gyeongsang Selatan pada Jumat lalu telah menelan 4 korban jiwa dan melukai 6 lainnya hingga Minggu pagi. Semua korban berasal dari wilayah Sancheong.
Sementara itu, kebakaran besar di Uiseong, Provinsi Gyeongsang Utara, berlanjut untuk hari kedua, dengan petugas pemadam kebakaran melaporkan tingkat pengendalian hanya 30% hingga pukul 11 pagi pada Minggu. Wilayah yang terkena dampak mencakup sekitar 3.510 hektare, dimana hanya 20,4 kilometer dari total garis api sepanjang 68 kilometer yang berhasil dipadamkan sepenuhnya.
Pihak berwenang mengatakan pemadaman terhambat oleh angin kencang, kondisi kering, dan asap tebal, yang membatasi operasi pemadaman kebakaran melalui udara.
“Angin sedikit mereda dibandingkan kemarin, jadi kami mempercepat upaya pemadaman kebakaran dengan helikopter yang berfokus pada area dengan asap lebih sedikit,” kata seorang pejabat Gyeongsang Utara dalam jumpa pers.
Kebakaran hutan telah menyebabkan kerugian harta benda yang besar. Di Sancheong, 10 rumah hancur. Di Uiseong, 24 rumah terbakar habis dan lima rumah lainnya mengalami kerusakan sebagian. Kerusakan hutan di seluruh wilayah yang terkena dampak – termasuk Uiseong, Sancheong, Distrik Ulju di Ulsan, dan Gimhae – diperkirakan mencapai lebih dari 3.280 hektare, kira-kira seluas 4.600 lapangan sepak bola.
Pada hari Minggu, kebakaran hutan kembali menyebar di Ulju, memaksa lebih dari 790 penduduk di lima lingkungan tersebut untuk mengungsi. Selain penduduk yang telah dibawa ke tempat penampungan, total 867 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Pada pukul 4 sore pada hari Minggu, kebakaran hutan telah berlangsung selama lebih dari 27 jam. Otoritas pemadam kebakaran mengeluarkan peringatan kebakaran hutan level 3 dan mengerahkan 12 helikopter dan lebih dari 2.330 personel untuk memadamkan api.
Total lebih dari 2.300 orang telah dievakuasi: 951 dari Uiseong, 335 dari Sancheong, 867 dari Ulju, dan 148 dari Gimhae. Di Uiseong, penduduk dari 32 desa direlokasi ke 15 pusat evakuasi. Pasien dari dua rumah sakit perawatan dan satu fasilitas perawatan juga dievakuasi.
Dinas Kehutanan Korea mengumumkan peringatan darurat kebakaran hutan level 3 pada hari Sabtu hampir tiga jam setelah laporan pertama kebakaran di sebuah bukit di Uiseong. Peringatan kebakaran level 3 dikeluarkan saat kebakaran diperkirakan akan membakar 100 hingga 3.000 hektar di tengah angin kencang, dengan pengendalian yang membutuhkan waktu antara 24 hingga 48 jam.
Total ada 16 kebakaran hutan terjadi di seluruh negeri pada hari Jumat saja, situasi yang menurut para pejabat diperparah oleh suhu tinggi yang tidak sesuai musim dan angin kering.
“Dengan kondisi panas, kering, dan angin kencang, kami menghadapi risiko tinggi kebakaran hutan skala besar,” kata Lee Yong-kwon, direktur manajemen bencana hutan di Dinas Kehutanan Korea.
“Kami akan terus bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, militer, dan lembaga lain untuk melindungi hutan dan kehidupan,” imbuhnya.
Salah satu catatan buruknya adalah film Argylle dengan modal US$200 juta atau Rp 3,3 triliun. Film tersebut dibintang Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, serta Dua Lipa.
Meski bertabur bintang, film tersebut anjlok saat dirilis. Skor di situs IMDB hanya mentok di 5,6/10.
PhoneArena menuliskan Argylle jadi satu-satunya konten yang tidak menguntungkan yang diproduksi Apple, dikutip Jumat (21/3/2025).
Selain itu, Apple TV+ juga diketahui terus merugi selama 5 tahun terakhir. Rata-rata lebih dari US$1 miliar (Rp 16,5 triliun) per tahunnya.
Jumlah penggunanya juga tak terlalu banyak. Sejumlah laporan mengatakan hanya kurang dari 1% dari penonton streaming di Amerika Serikat (AS) yang berlanganan Apple TV+.
Jumlahnya jauh di belakang dari Netflix sebanyak 8,2% dan Amazon berjumlah 3,5%.
Dari internal juga tak terdengar kabar baik. Mantan kepala Apple TV+, Peter Stern memilih mengundurkan diri karena kontrol atas konten dan pemasaran yang membuatnya sangat terbatas.
Kepergiannya pada 2023, membuat Oliver Schusser menjadi bos Apple TV+, selain juga bekerja untuk Apple Music.
Menurutnya, peluncuran Danantara adalah bentuk konsolidasi seluruh kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
“Semua aset BUMN kita konsolidasikan (ke Danantara), kita ingin kelola sebaik baiknya dan setransparan mungkin,” ungkapPrabowo dalam dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Dirinya juga menyebut telah memberikan arahan kepada pemimpin dan jajaran pengelola Danantara untuk mengambil keputusan secara hati-hati.
“Kalau perlu tidak perlu terlau cepat (pengambilan keputusan), Danantara adalah kekayaan anak cucu kita harus dijaga dengan baik,” jelas Prabowo.
Prabowo menyebut telah meminta pengawasan penilaian risiko harus dilakukan secara berlapis-lapis dan ikut melibatkan tokoh masyarakat untuk ikut mengawasi.
“Setiap saat pekerjaan dan semua kebijakan Danantara ini harus bisa diaudit, harus bisa diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh siapapun yang menginginkan,” sebut Prabowo.
Prabowo mengaku pembentukan Danantara adalah terobosan yang sangat besar dan meyakini manajemen aset jumbo Daantara akan berjalan baik karena menggunakan standar dan penasihat taraf Internasional.
Foto: Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan saat Konferensi Pers di kantor Kemendag, Selasa (18/3/2025). (CNBC Indonesia/ Martyasari Rizky)
Kementerian Perdagangan (Kemendag) memanggil para pelaku pengemas ulang (repacker) Minyakita, menyusul temuan kenaikan harga lampaui HET dan praktik pengurangan volume tak sesuai takaran pada label kemasan. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kemendag pada Selasa (18/3/2025) sore hari, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Neger Iqbal Shoffan Shofwan menegaskan, Minyakita yang merupakan merek pemerintah itu bukanlah produk bersubsidi.
“Kita baru saja koordinasi dengan repacker Minyakita di seluruh Indonesia. Yang hadir di sini sekitar 30 orang, sementara yang mengikuti secara daring ada 160-an. Jadi kita hybrid,” ujar Iqbal kepada wartawam.
Dia menekankan, Minyakita tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga mekanisme distribusi dan harganya tetap berada dalam pengawasan pasar.
“Lagi-lagi kita menekankan kepada repacker dan kepada masyarakat bahwa Minyakita ini bukan subsidi. Jadi, tidak ada keterlibatan APBN di sini,” tegasnya.
Selain itu, Kemendag juga menemukan adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum pengemas ulang. “Kita temukan akhir-akhir ini ada 1-2 repacker yang melakukan kekurangan volume. Kemudian juga ada yang lisensinya dialihkan ke pihak lain, itu kan melanggar aturan,” ungkap Iqbal.
Tak hanya itu, ada pula pengemas ulang yang belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) serta izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Untuk itu, Kemendag meminta para pelaku usaha tersebut segera mematuhi regulasi yang berlaku.
“Kami dan para repacker telah bersepakat untuk memenuhi aturan-aturan tersebut,” pungkasnya.
Menurut daftar chart dikutip laman The Korea Herald pada Selasa (18/3/205), Jennie menjadi anggota ketiga BLACKPINK yang berhasil menembus 10 besar di chart tersebut. Sebelumnya ditempati oleh teman sesama grup dengan project solonya, Rose dan Lisa. Rose sebelumnya mencapai posisi 3 dengan album Rosie, sementara Lisa berada di peringkat 7 dengan Alter Ego.
Tak hanya sukses di Billboard, album Jennie juga menorehkan prestasi di Inggris. Album tersebut debut di peringkat 3 UK Official Albums Top 100 dan menjadikannya penyanyi solo wanita K-pop dengan pencapaian tertinggi di daftar tersebut.
Tiga lagu dari album baru Jennie ini juga masuk dalam UK Singles Top 100. Lagu utama Like Jennie berada di posisi 36, sementara dua lagu lainnya, Handlebars (feat. Dua Lipa) dan ExtraL (feat. Doechii), masing-masing menempati posisi 41 dan 66.
Di tengah kesuksesan albumnya, Jennie juga menggelar konser solo pertamanya bertajuk The Ruby Experience pada Sabtu di Incheon, Korea Selatan. Acara ini menjadi momen spesial bagi para penggemarnya untuk merayakan era baru dalam karier solo Jennie.
