JASONWILES

_{Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang milik Bupati Pati nonaktif, Sudewo, yang keluar masuk melalui salah satu koperasi. Pendalaman ini dilakukan saat KPK memeriksa Direktur Bisnis KSPPS Artha Bahana Syariah (ABS), Muhamad Ichsan Azhari, pada Senin (9/2/2026).

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa yang menjerat Sudewo.

“Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami dugaan aliran uang, baik yang masuk maupun yang keluar dari saudara SDW melalui koperasi tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

Budi menjelaskan, KPK belum dapat memastikan tujuan maupun modus dari aktivitas keuangan tersebut. Seluruhnya masih akan ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik.

“Ini akan terus didalami, termasuk maksud dari aliran dana yang masuk dan keluar tersebut, serta untuk kepentingan apa,” katanya.

toto4d

^{Canda Pramono ke JK : Enggak Mau Masuk Gorong-Gorong, yang Kerja Pikiran dan Otak (Aldhi Chandra)}

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melontarkan candaan ke Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla ketika keduanya meninjau pelaksanaan kerja bakti di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026). Kegiatan bersih-bersih ini merupakan tindak lanjut arahan presiden Prabowo Subianto saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

1. Enggan Masuk Gorong-Gorong

Di sela-sela kegiatan tersebut, Pramono menyampaikan ia memiliki kesamaan dengan JK yakni sama-sama dibesarkan dalam tradisi teknokrasi. Keduanya lebih condong bekerja menggunakan pikiran pada perumusan kebijakan dan sistem. Sementara masuk ke gorong-gorong merupakan pekerjaan teknis. Hal tersebut tak akan dilakukan oleh seorang Pramono dan JK. 

“Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK ‘Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi’. Pasti Pak JK sama saya, enggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya’. Pak JK ketawa,” kata Pramono usai peninjauan.

Pramono mengaku, sebagai kepala daerah ia bisa saja turun langsung melihat kondisi gorong-gorong. Namun, hal itu ia khawatirkan akan mengejutkan publik.

“Sekali-sekali Gubernur masuk gorong-gorong, saya mau aja Pak (JK). Tapi, nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong,” sambungnya.

_{Prabowo Subianto}

Ketua DPP PKB Syaiful Huda menyatakan pihaknya telah bulat mendukung Prabowo Subianto selama dua periode. Meski begitu, ia mengatakan PKB belum menentukan pasangan Prabowo di Pilpres 2029.

“Ya PKB bulat dukung untuk minimal dua periode. Sementara ini yang jadi diskusi kita mendukung Pak Presiden dulu. Kita belum, belum ngomongin soal cawapres,” ujar Huda, Jumat (6/2/2026).

Namun, PKB belum terbesit untuk menentukan dukungan terhadap pendamping Prabowo di 2029. Pasalnya, partainya tengah fokus membantu Prabowo menjalankan agenda strategis.

“Terutama yang menjadi preferensi kuat PKB adalah menyangkut soal keinginan beliau membikin sistem ekonomi baru, yang kami sebut sebagai sistem perubahan ekonomi konstitusi itu,” ucap Huda.

“Jadi ekonomi konstitusi yang beliau sampaikan di berbagai forum internal PKB, menyangkut soal komitmen beliau akan menjalankan Pasal 33 itu,” katanya.

_{Selain Banjarmasin, KPK Gelar OTT di Jakarta}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Rabu (4/2/2026). Ini merupakan OTT yang digelar lembaga antirasuah selain di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

1. OTT di Jakarta

Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto mengonfirmasi adanya oeprasi senyap itu. Ia menyampaikan, pihaknya menggelar OTT di dua lokasi berbeda.

“Jadi hari ini ada dua OTT, satu Banjarmasin yang kedua di Jakarta,” ungkap Fitroh kepada wartawan.

Ia menyampaikan, kedua OTT itu memiliki perbedaan kasus. “Beda kasus,” ucap Fitroh.

Diketahui, OTT di Kalsel menyasar KPP Banjarmasin terkait restitusi pajak. Sementara di Jakarta, Fitroh masih belum bisa memberikan bocoran.

Terlepas dari itu, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status perkara pada pihak yang telah diamankan.

^{Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Terkait Dugaan Penghinaan Budaya Toraja (Puteranegara Batubara)}

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memeriksa komika Pandji Pragiwaksono terkait pelaporan dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap masyarakat Toraja. Pandji dicecar sebanyak 48 pertanyaan. 

1. Dicecar 48 Pertanyaan

“(Pertanyaan pemeriksaan) 48,” kata Pandji usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026). 

Pandji menyebutkan, terkait pelaporan ini sebenarnya sudah menyampaikan permohonan maaf. Namun, ia memastikan bakal mengikuti proses hukum yang berjalan. 

“Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan sudah ada bisa dilihat publik juga. Tapi mungkin ini meneruskan laporan aja kali ya. Saya ikutin prosesnya aja,” ujar Pandji. 

Ini merupakan pertama kali Pandji diperiksa. Sementara Bareskrim sudah 2 kali melayangkan panggilan terhadapnya terkait kasus tersebut. Namun, Pandji kala itu tak berada di Indonesia. 

“Diperiksa dari jam setengah 11,” ujar Pandji. 

Diketahui, Aliansi Pemuda Toraja melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri terkait dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap masyarakat Toraja.

Laporan tersebut dibuat menyusul viralnya video stand up comedy Pandji yang dinilai menyinggung adat dan budaya Toraja.

_{Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi}

 Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menegaskan, bahwa penggeledahan rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait penyidikan kasus tata kelola kebun dan industri kelapa sawit.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan hingga saat ini Siti Nurbaya belum diperiksa dan belum dikenakan pencekalan ke luar negeri.

“Saksi (statusnya), belum cegah, karena kalau KUHAP baru harus tersangka. Belum diperiksa,” ujar Syarief kepada wartawan, Jumat 30 Januari 2026.

Syarief menjelaskan, penyidik belum memeriksa Siti karena proses penyidikan perkara tersebut masih berjalan dan baru dilakukan secara intensif dalam kurun waktu setahun terakhir. Ia juga menyebutkan, pihaknya belum dapat mengungkap peran Siti dalam perkara tersebut.

_{Adies Kadir}

Partai Golkar akan melakukan proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk menggantikan posisi Adies Kadir di DPR RI setelah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Tersiar kabar, calon penggantinya merupakan putri kandungnya, Adela Kanasya Adies.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, M. Sarmuji, menyatakan akan memproses PAW sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Golkar taat pada aturan dalam undang-undang. Pengganti Pak Adies adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak berikutnya,” kata Sarmuji, Kamis (29/1/2026).

Ia tidak menyampaikan siapa sosok penggantinya. Mengingat, dalam pengajuan PAW tidak melibatkan penyebutan nama pengganti.

“Dalam pengajuan PAW Golkar biasanya tidak menyebut nama, hanya menyatakan digantikan oleh caleg dengan perolehan suara terbanyak berikutnya,” ujarnya.

Berdasarkan perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, tercantum nama Adela Kanasya Adies yang menduduki peringkat kedua setelah ayahnya. Adela memperoleh 12.792 suara.

kera4d

^{Ahok Ungkap Hampir Lempar Botol saat Jadi Komut Pertamina Gara-Gara Pencopotan Direksi}

Eks Komisaris Utama (Komut) PT. Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku hampir melempar botol ke seorang corporate secretary (corsec). Hal itu terjadi terkait adanya pencopotan salah satu direksi holding Pertamina. 

1. Hampir Lempar Botol

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026).  

“Terkait dengan pengadaan yang kemudian memenangkan salah satu deputi yang sebetulnya tidak masuk daftar seleksi jadi temuan BPK? Saudara dapat informasi?” tanya jaksa. 

“Nah itu kami tidak tahu Pak karena semua pengangkatan langsung oleh Menteri BUMN Pak. Tinggal surat bahkan kami dicopot pun kami dilantik pun kita tidak pernah diajak negosiasi,” jawab Ahok. 

Ia kemudian menceritakan salah satu momen emosional pada awal-awal ia menjabat sebagai komut. Ia mengaku heran terdapat pergantian direksi tanpa sepengetahuannya sebagai komut. 

“Saya marah di dalam rapat, ‘ini apa-apaan kok komut enggak tahu ada direktur diganti dari menteri’, lalu ada bagian corsec, saya lupa corsec itu corporate secretary, dia angkat tangan, ‘mohon maaf Pak komut, Pak komut itu enggak berhak untuk menentukan direksi mana diganti mana enggak, itu haknya Menteri BUMN’,” ungkap Ahok. 

“Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum sudah dia gituin saya,” sambungnya. 

_Ilustrasi.

Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Jenderal Mohammad Pakpour, memperingatkan bahwa Republik Islam itu siap menghadapi agresi Amerika Serikat (AS) atau Israel dengan “jari di pelatuk”. Peringatan ini disampaikan tak lama setelah Teheran berhasil mengendalikan protes massal yang telah berlangsung selama beberapa minggu.

Demonstrasi massal di Iran meletus pada akhir Desember karena inflasi yang meningkat dan runtuhnya mata uang nasional, dengan cepat berubah menjadi kerusuhan kekerasan yang disertai tuntutan politik. Menurut otoritas Iran, kekerasan selama beberapa minggu telah menewaskan setidaknya 3.000 orang, dengan Teheran menuduh AS dan Israel menghasut kekacauan tersebut.

Presiden AS Donald Trump telah beberapa kali mengancam Teheran, bahkan pernah mengatakan kepada para demonstran Iran bahwa “bantuan sedang dalam perjalanan.”

Dikutip Nournews pada Sabtu (24/1/2026), Pakpour memperingatkan bahwa musuh-musuh Teheran akan menanggung konsekuensi “menyakitkan” di tangan pasukan Iran jika terjadi serangan. Jenderal itu juga memperingatkan AS dan Israel agar tidak melakukan “kesalahan perhitungan” dan berjanji akan memberikan “nasib yang menyakitkan dan disesalkan” kepada setiap calon agresor.

_Alutsista

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai kebijakan industri pertahanan yang disertai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menunjukkan pemerintah berupaya menyelaraskan kebutuhan TNI dengan kemampuan industri dalam negeri.
 
Pendekatan tersebut dirancang agar pengadaan alutsista tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi nasional jangka panjang.

“Pada saat yang sama, pemerintah mendorong agar industri pertahanan, baik BUMN maupun swasta, tidak berhenti pada fungsi perakitan. Arah kebijakannya adalah mendorong penguasaan teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan rantai pasok dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya, dikutip Jumat (23/1/2026).

Kemandirian industri pertahanan tidak bisa dipahami sebatas urusan teknis pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Namun, bagian dari strategi nasional dalam menjaga kedaulatan, memperkuat keamanan, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Pemerintah memegang peran strategis sebagai regulator, perancang kebutuhan, pembeli utama, sekaligus penggerak ekosistem industri pertahanan nasional. Tanpa keberpihakan negara, industri pertahanan sulit berkembang karena minim kepastian pasar.

Industri pertahanan nasional saat ini memiliki tantangan utama, yakni memastikan kemandirian tidak berhenti pada tahap perakitan semata. Undang-Undang Industri Pertahanan secara tegas mengamanatkan penguasaan teknologi, penguatan rantai pasok domestik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.