Industri Jasa Keuangan Raih Kinerja Positif, OJK Paparkan Target 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa kinerja industri sektor jasa keuangan Indonesia tetap tumbuh positif pada 2024 di tengah sejumlah tantangan global dan domestik. Sejumlah capaian pun dicatatkan oleh berbagai sektor industri jasa keuangan sepanjang tahun lalu.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menuturkan, perekonomian dan sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan resiliensi dan tetap tumbuh baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% pada tahun 2024.

“Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 tercatat 5,03% dengan indikator kinerja sektor jasa keuangan yang positif dan didukung oleh fondasi permodalan yang solid, likuiditas yang mencukupi, dan profil risiko yang terkelola dengan baik,” ujar Mahendra dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Dari aspek intermediasi, sektor perbankan telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 7.827 triliun di 2024. Angka ini tumbuh double digit atau sesuai target dan mencapai 10,39% dengan disertai risiko kredit yang terjaga. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan juga tumbuh 6,92% menjadi Rp 503,43 triliun pada 2024.

Di sisi lain, intermediasi non-konvensional seperti outstanding pembiayaan pinjaman dari fintech peer-to-peer lending tercatat Rp 77,02 triliun, tumbuh 29,14%.

Lebih lanjut kata Mahendra, realisasi pembiayaan produk buy now pay later yang dilakukan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan masing-masing tercatat Rp 22,12 triliun dan Rp 6,82 triliun atau tumbuh masing-masing 43,76% dan 37,6% pada 2024. Adapun pembiayaan dari industri pegadaian tercatat sebesar Rp 88,05 triliun atau tumbuh 26,9% pada tahun lalu.

Di samping itu, kata Mahendra, penghimpunan dana di pasar modal juga berhasil melampaui target di atas Rp 200 triliun dan mencapai Rp 259,24 triliun dari 199 penawaran umum yang secara nominal didominasi oleh penawaran umum sektor keuangan sebesar 36%. Di sisi permintaan, jumlah investor pasar modal tumbuh enam kali lipat dalam lima tahun terakhir menjadi 14,87 juta investor per akhir Desember 2024.

“Indikator likuiditas berada di atas threshold dengan solvabilitas industri jasa keuangan terpantau solid, bahkan untuk sektor perbankan yang mencatat capital adequacy ratio 26,69% bisa dikatakan tertinggi di antara negara-negara kawasan,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi ini tentunya merupakan modal berharga bagi sektor jasa keuangan untuk tetap berdaya tahan dalam menghadapi kerentanan dan goncangan eksternal.

Dukungan sinergi yang baik dengan kementerian dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga-lembaga otoritas keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta industri jasa keuangan secara keseluruhan telah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian itu.

Dukung Program Pemerintah

OJK berkomitmen dalam mendukung berbagai program prioritas yang diinisiasi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi dan mencapai visi Indonesia Emas.

Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah menyiapkan sejumlah langkah transformative, salah satunya memperkuat peran sektor jasa keuangan.

“Kami mengambil serangkaian langkah kebijakan prioritas yang sejalan dengan langkah pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan. Kebijakan prioritas pertama dilakukan melalui optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah,” jelasnya.

OJK akan mengarahkan sektor jasa keuangan mengambil peran lebih besar untuk mendorong pertumbuhan mengingat keterbatasan kapasitas anggaran pemerintah. Dukungan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan diberikan melalui kemudahan akses pembiayaan dengan skema penyaluran kredit dan penjaminan khusus kepada petani dan UMKM, serta pengembangan produk asuransi parametrik.

Kemudian, kolaborasi antara kantor OJK di daerah dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah juga akan ditingkatkan untuk mengembangkan ekosistem pembiayaan komoditas unggulan di daerah masing-masing dalam memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok bagi program UMKM.

“Peran serta mewujudkan masyarakat yang sehat kami lakukan juga antara lain melalui kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyempurnakan ekosistem asuransi kesehatan. Kami juga terus meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat termasuk melalui integrasi materi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan dan mewajibkan industri jasa keuangan untuk aktif mengedukasi masyarakat termasuk pelajar dan mahasiswa,” imbuh dia.

Mahendra meyakini program-program itu dapat menjadi ikhtiar OJK untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045 dengan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan sehat.

Di sisi lain, dia mengatakan, pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat diharapkan terwujud dan menciptakan multiplier effect yang besar yang akan mendorong investasi dan mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional.

OJK pun mengambil langkah kebijakan yang holistik dengan mempermudah dan memperluas akses kredit pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR bagi masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini dilakukan melalui penilaian kualitas aset berdasarkan satu pilar, serta pengenaan bobot risiko rendah dan granular untuk KPR.

“Kami juga telah menegaskan berdasarkan bukti konkrit pelaksanaan selama ini bahwa tidak ada terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non-lancar. Dalam rangka mempercepat penanganan pengaduan proses KPR bagi MBR yang terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan, SLIK, OJK menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force bersinergi dengan kementerian perumahan dan kawasan permukiman, serta para pemangku kepentingan di sektor lain,” tuturnya.

Dalam rangka mendorong pembiayaan pembangunan perumahan, OJK memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan memperoleh pembiayaan untuk pengadaan dan pengolahan tanah. Selain itu, dukungan likuiditas pembiayaan perumahan akan dilakukan melalui fine-tuning skema produk investasi berstruktur, khususnya efek beragun aset surat partisipasi (EBA-SP).

Selain itu, sektor asuransi dan penjaminan juga akan diperkuat oleh OJK untuk mendukung pihak pengembang dalam memitigasi risiko pembangunan perumahan. Di antaranya melalui penjaminan kredit modal kerja dan asuransi properti, serta asuransi jiwa kredit bagi nasabah KPR MBR.

Selanjutnya, Mahendra mengungkapkan, OJK juga berusaha memperkuat ketahanan dan likuiditas perekonomian nasional melalui mekanisme pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia. Dalam hal ini, OJK berusaha memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar terhadap ketersediaan pembiayaan bagi sektor ekspor melalui pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk penempatan DHE di bank yang digunakan sebagai agunan bagi kredit back to back, sehingga lembaga jasa keuangan dapat memberikan margin yang wajar.

“Kami juga mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kapasitas dalam melihat peluang pembiayaan program prioritas lainnya, seperti program hilirisasi,” jelas dia.

Untuk mendukung program prioritas nasional demi mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, penguatan sektor keuangan sangat diperlukan. OJK pun merancang kebijakan prioritas yang kedua, yaitu pengembangan sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Di awal tahun 2025 ini juga menandai telah terlaksananya amanat undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK yang memberikan mandat yang semakin luas bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto,” kata dia.

Mahendra menjelaskan, instrumen derivatif keuangan dengan underlying effect, kegiatan usaha bullion, operasi di sektor jasa keuangan open loop, serta perusahaan induk konglomerasi keuangan turut diawasi oleh OJK.

OJK pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya transisi mandat tersebut dengan tepat waktu, sesuai amanat undang-undang P2SK. Ini mengingat, semakin luasnya landscape sektor jasa keuangan dan instrumen keuangan yang semakin variatif akan mendukung pendalaman pasar, sehingga sektor jasa keuangan dapat semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengembangan atas industri baru tersebut akan diselaraskan OJK agar sejalan dengan arah pengembangan sektor jasa keuangan secara keseluruhan. OJK juga akan melakukan penyempurnaan infrastruktur perizinan dan pengawasan, termasuk menetapkan kelembagaan dan kepengurusan perusahaan induk konglomerasi keuangan mengingat besarnya skala dan signifikansi terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Langkah tersebut diyakini akan menjadikan OJK sebagai otoritas keuangan yang sejajar dengan otoritas keuangan lainnya di dunia.

Sementara itu, dalam meningkatkan akses pembiayaan, OJK akan mengembangkan arsitektur Credit Reporting System yang lebih luas dengan berbasis SLIK, PIP, dan pemeringkatan kredit (credit scoring) alternatif yang telah ada saat ini. Hal tersebut dapat lebih memudahkan bagi lembaga jasa keuangan memberikan pelayanan untuk pembiayaan termasuk mempermudah akses informasi perkreditan melalui iDebKu.

“Diversifikasi dan pengembangan instrumen di pasar modal juga akan dilakukan dalam mendorong pendalaman pasar keuangan lain melalui penerbitan produk Exchange Traded Fund ETF dengan underlying emas. Peran industri keuangan syariah juga ditingkatkan melalui sinergi dengan industri halal dan penerbitan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap dia.

Selain itu, program-program peningkatan literasi dan inklusi keuangan terus digencarkan OJK dengan memperluas basis investor dan konsumen.

Tak hanya itu, OJK secara konsisten mendukung pencapaian komitmen net zero emission Indonesia dengan meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam inisiatif keuangan berkelanjutan melalui penerbitan taksonomi untuk keuangan berkelanjutan versi 2.

Taksonomi ini menyelaraskan klasifikasi sektor dengan sektor-sektor NDC yang telah ditetapkan pemerintah dan menjadi program prioritas pemerintah. Di antaranya adalah dengan memasukkan sektor konstruksi dan properti termasuk konstruksi gedung dan kawasan pemukiman bagi MBR, transportasi dan pergudangan, serta sektor kehutanan dan pertumbuhan kelapa sawit yang dapat dikategorikan mendukung ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Perluasan inisiatif baru juga akan diberikan untuk penerbitan instrumen keuangan yang berlandasan keberlanjutan seperti green bonds. Dalam hal ini, OJK terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk melengkapi ekosistem bursa karbon melalui dibukanya akses perdagangan karbon luar negeri serta mengukuhkan posisi Indonesia sebagai leading country di kawasan yang memberikan hasil nyata dalam mitigasi perubahan iklim.

Penguatan Sektor Jasa Keuangan

Sektor jasa keuangan menjadi fondasi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, OJK tengah memprioritas kebijakan untuk penguatan kapasitas sektor jasa keuangan lewat peningkatan pengawasan.

Penguatan ini dilakukan dari aspek kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan OJK melalui konsolidasi industri, termasuk peningkatan permodalan dan stratifikasi kegiatan usaha untuk manajer investasi dan perusahaan efek, peningkatan tata kelola, serta manajemen risiko serta transparansi.

OJK juga terus melakukan langkah penegakan ketentuan terhadap lembaga jasa keuangan yang belum memenuhi ekuitas minimum. Guna meningkatkan kualitas pendanaan, menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berintegritas, serta meningkatkan pelindungan konsumen, OJK terus menyempurnakan pengaturan penyelenggaraan pinjaman daring dan produk buy now, pay later.

Selain itu, profesi yang terlibat di sektor jasa keuangan merupakan salah satu elemen penting untuk menjamin kualitas dan integritas sektor jasa keuangan. Dalam kaitan tersebut, OJK akan melakukan penataan terhadap profesi di sektor jasa keuangan yang mencakup proses pendaftaran, sinergi dengan otoritas pembina, serta peningkatan kompetensi melalui standarisasi dan sertifikasi.

Dengan mempertimbangkan perkembangan kompleksitas sektor jasa keuangan, maka penguatan pengawasan, utamanya integrasi supervisory technology, sub-tech, dalam proses pengawasan dengan memanfaatkan teknologi seperti Big Data Analytics dan Artificial Intelligence atau AI menjadi hal yang tidak terelakkan. Melalui transformasi pengawasan berbasis teknologi informasi, serta memperkaya tools pengawasan, diharapkan industri jasa keuangan akan dapat meningkatkan output pengawasan yang lebih komprehensif, cepat, dan juga efisiensi sumber daya.

“Kebijakan-kebijakan dimaksud akan memberikan hasil optimal dengan kuatnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, kami meningkatkan efektivitas penegakan integritas dan pelindungan konsumen yang menjadi prioritas kebijakan keempat. Pengenaan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan terus dilakukan secara konsisten dan terefleksi dari jumlah sanksi yang dikenakan pada tahun 2024,” terang Mahendra.

Tak ketinggalan, OJK bersama aparat penegak hukum serta instansi lembaga berwenang lainnya secara aktif terus berkolaborasi dalam mencegah sekaligus untuk menindak kejahatan di sektor jasa keuangan, termasuk terkait dengan kasus judi online.

OJK pun optimistis tren positif kinerja sektor jasa keuangan akan berlanjut pada 2025 bila berkaca pada tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang hendak diambil. Untuk itu, OJK memproyeksikan kredit perbankan tumbuh 9%-11% pada 2025 yang didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga 6%–8%.

Mahendra juga memperkirakan penghimpunan dana dari sektor jasa keuangan di pasar modal ditargetkan mencapai Rp 220 triliun pada 2025. Selain itu, piutang perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 8%-10% pada tahun ini.

OJK juga memperkirakan aset asuransi di Indonesia dapat tumbuh 6%-8% pada 2025, aset dana pensiun diprediksi tumbuh 9%-11%, serta aset penjaminan diproyeksikan tumbuh 6%-8%.

“Kami akan senantiasa melakukan review outlook ini secara berkala untuk diselaraskan dengan perkembangan outlook pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk dapat menjaga kinerja sektor jasa keuangan serta target pertumbuhan ekonomi nasional, sinergi kebijakan perlu semakin diperkuat, terutama untuk mendukung perbaikan iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta penyelesaian berbagai aturan turunan Undang-Undang P2SK, baik terkait menjaga stabilitas sistem keuangan maupun program pendalaman pasar,” pungkas dia.

Perang Dagang Trump Bisa Picu Gelombang Inflasi Baru

Musuh-musuh Perang  Dagang Trump

Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump terhadap berbagai negara di dunia berpotensi membuat kenaikan harga barang atau dengan kata lain inflasi.

Pada pekan lalu, Trump mengatakan bahwa ia akan umumkan tarif baru 25% pada Senin (10/2/2025) hari ini. Hal ini berlaku untuk semua impor baja dan aluminium ke Paman Sam, dalam perombakan kebijakan “bea masuk logam” besar-besaran yang dirinya lakukan.

Trump, berbicara kepada wartawan di Air Force One dalam perjalanannya ke NFL Super Bowl di New Orleans, juga mengatakan bahwa ia akan mengumumkan tarif timbal balik atau resiprokal pada Selasa atau Rabu, yang akan berlaku segera. Ia mengatakan AS akan menyamakan tarif yang dikenakan oleh negara lain dan bahwa ini akan berlaku untuk semua negara.

Sebelumnya, perselisihan soal perang dagang baru saja terjadi antara AS dengan China.

Trump menaikkan tarif 10% ke impor negeri itu Selasa pekan lalu.

Hal ini pun membuat balasan dari pemerintah Xi Jinping. Kementerian Keuangan China mengatakan mereka akan menaikkan tarif tambahan sebesar 15% pada impor batu bara dan gas alam cair AS mulai 10 Februari.

Deutsche Bank dalam laporannya menjelaskan bahwa tarif baru AS, kapan pun mereka mulai diberlakukan, akan berdampak ke sekitar 44% dari seluruh impor ke AS. Besaran tersebut setara dengan $1,35 triliun  dan kemungkinan akan meningkatkan inflasi AS hingga 1%.

Deutsche Bank juga mengatakan bahwa tarif yang berkelanjutan akan memiliki “dampak ekonomi yang jauh lebih besar” bagi perekonomian Kanada dan Meksiko dibandingkan dengan Brexit di Inggris. Pemberi pinjaman swasta terbesar Jerman tersebut memperkirakan kedua negara tersebut akan terjerumus ke dalam resesi dalam beberapa minggu mendatang.

Lalu apa saja serangan Beijing kepada AS?

1.LNG & Batu Bara hingga Minyak & Peralatan Pertanian

Kementerian Keuangan China akan mengenakan tarif 15% atas impor gas alam cair (LNG) dan batu bara AS. Pungutan 10% juga diberikan atas minyak, peralatan pertanian, dan beberapa mobil.

Perlu diketahui, sekitar 5,4% dari impor LNG China berasal dari AS, dengan total 4,16 juta ton tahun lalu dan bernilai US$2,41 miliar. China membeli sekitar 10% dari ekspor LNG AS tahun lalu.

2. Pembatasan pada Rare Earth

Kementerian Perdagangan China dan Administrasi Umum Bea Cukai juga akan mulai mengenakan kontrol ekspor atas beberapa mineral dan logam tanah jarang (rare earth) yang penting bagi industri teknologi dan dan energi hijau AS. Ini terkait logam tungsten, telurium, bismut, indium, dan molibdenum serta produk-produk terkaitnya.

Kementerian Perdagangan China mengatakan tindakan ini dilakukan untuk “menjaga kepentingan keamanan nasional”.

Pembatasan ini diyakini berpotensi memukul AS lebih keras. Tungsten misalnya, digunakan dalam produksi berbagai hal seperti peluru artileri, pelat baja, dan alat pemotong karena kekerasannya yang ekstrem.

Sekitar 60% tungsten yang dikonsumsi AS digunakan untuk tungsten karbida, yang digunakan dalam konstruksi, pengerjaan logam, serta pengeboran minyak dan gas. China memproduksi sekitar 80% pasokan global pada tahun 2023.

Ini juga diyakini mengganggu ekspor Indium AS, yang penting dalam produksi layar ponsel dan TV. Termasuk telurium, bismut, serta molibdenum, yang penting untuk hal-hal seperti pengerjaan logam.

3. Penyelidikan ke Google hingga Calvin Klein

Regulator antimonopoli China juga mengumumkan penyelidikan terhadap Google milik Alphabet sambil memasukkan PVH Corp, perusahaan induk untuk berbagai merek termasuk Calvin Klein. Perusahaan bioteknologi Illumina juga masuk dalam daftar perusahaan potensial yang dapat menjadi sasaran sanksi.

4. Truk Listrik & Tesla

Truk listrik yang diimpor dari AS juga akan dikenakan tarif sebesar 10%. Ini diyakini berdampak pada Tesla, milik sekutu Trump, Elon Musk, yang telah mempromosikan truk listriknya di China.

Perang Dagang AS

Trump selama masa jabatan pertamanya,2017 – 2021,mengenakan tarif sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Tetapi kemudian memberikan beberapa mitra dagang kuota bebas bea, termasuk Kanada, Meksiko, dan Brasil.

Kebijakan makin diperlebar di masa mantan Presiden Joe Biden ke Inggris, Jepang, dan Uni Eropa (US), seiring utilisasi kapasitas pabrik baja AS yang telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data pemerintah dan American Iron and Steel Institute, sumber impor baja AS terbesar adalah Kanada, Brasil, dan Meksiko, diikuti oleh Korea Selatan (Korsel) dan Vietnam.

Dengan selisih yang besar, Kanada adalah pemasok logam aluminium primer terbesar ke AS, yang mencakup 79% dari total impor dalam 11 bulan pertama tahun 2024. Meksiko adalah pemasok utama skrap aluminium dan paduan aluminium.

Bagaimana Dengan Inflasi Dunia?

Berdasarkan data dari Bank Dunia, inflasi global pada 2018 tercatat sebesar 2,4% (year on year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan 2017, 2016, dan 2015 yang masing-masing sebesar 2,3%, 1,6%, dan 1,4%.

Sebagai catatan, Trump mengawali perang dagang di awal pemerintahan pertamanya pada 2018.

China Makin ‘Menggila’ Soal Emas, Harta Karun Rp1.300 T Ditemukan

Ilustrasi emas China. (AFP)

Harta karun senilai Rp1.321 triliun (sekitar 78 miliar Euro) ditemukan di China. Penemuan ini berpotensi mengubah lanskap industri emas di China serta sektor pertambangan global.

Dilansir dari dailygalaxy.com, sebuah cadangan emas signifikan senilai sekitar 78 miliar euro (setara dengan 600 miliar yuan) telah ditemukan di Kabupaten Pingjiang, yang terletak di Provinsi Hunan, China. Dengan perkiraan 1.000 ton emas, penemuan ini berpotensi mengubah lanskap industri emas di China serta sektor pertambangan global.

Penemuan ini terjadi di wilayah tambang emas Wangu dan diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat serta menarik perhatian besar dari perusahaan pertambangan di seluruh dunia.

Biro Geologi Provinsi Hunan telah mengidentifikasi lebih dari 40 urat emas di wilayah tambang emas Wangu, yang terletak pada kedalaman sekitar 2.000 meter di bawah permukaan tanah. Urat-urat tersebut diperkirakan mengandung sekitar 300 metrik ton emas pada kedalaman ini. Namun, pemboran lanjutan hingga kedalaman 3.000 meter telah mengungkapkan cadangan tambahan yang menjanjikan, dengan proyeksi yang menunjukkan bahwa total cadangan dapat melebihi 1.000 metrik ton. Ini menjadikan deposit ini sebagai salah satu penemuan emas terbesar dalam sejarah modern.

Ahli geologi Chen Rulin menekankan keunikan luar biasa dari penemuan ini, dengan menyebut bahwa banyak inti batuan yang diambil dari pemboran menunjukkan emas yang terlihat secara kasat mata, suatu hal yang jarang terjadi dalam eksplorasi geologi. Beberapa sampel bahkan mengandung hingga 138 gram emas per metrik ton bijih, menyoroti kekayaan luar biasa dari cadangan ini.

Mineralisasi berkadar tinggi seperti ini secara signifikan meningkatkan kelayakan ekonomi untuk proses penambangan dan ekstraksi emas, membuatnya menjadi target strategis bagi industri pertambangan global.

Dengan cadangan emas sebesar ini, Provinsi Hunan berpotensi menjadi pemain utama di pasar emas global. Manfaat ekonomi dari penemuan ini melampaui sekadar operasi penambangan, dengan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk:

1. Penciptaan Lapangan Kerja

  • Diperkirakan akan membuka ribuan lapangan kerja baru di bidang pertambangan, pemurnian, transportasi, dan industri terkait lainnya.
  • Efek domino ini juga akan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sekitar wilayah tambang.

2. Pengembangan Infrastruktur

  • Diperlukan peningkatan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jaringan rel kereta api, dan pasokan energi untuk mendukung ekstraksi skala besar.
  • Pembangunan ini tidak hanya menguntungkan sektor pertambangan, tetapi juga meningkatkan konektivitas ekonomi regional.

3. Investasi Domestik dan Asing

  • Penemuan ini menarik minat besar dari perusahaan tambang internasional dan lembaga keuangan global, mendorong arus investasi yang signifikan ke China.
  • Investor domestik juga diperkirakan akan meningkatkan partisipasi mereka untuk memanfaatkan potensi ini.

China Raja Produksi Emas Dunia

Pertambangan emas adalah bisnis global dengan operasi di setiap benua, kecuali Antarktika, dan emas diekstraksi dari berbagai jenis tambang dengan skala yang beragam.

Pada tingkat negara, China menjadi produsen emas terbesar di dunia pada 2023, menyumbang sekitar 10% dari total produksi global.

Berikut ini 10 negara dengan produksi emas terbesar di dunia pada 2023.

Pusing Kelola Uang Saat Studi di UK? Pakai BRImo, Semua Jadi Mudah

BRImo

Merencanakan studi ke United Kingdom (UK) tentu memerlukan persiapan yang matang, termasuk dalam hal finansial. Salah satu solusi praktis yang bisa kamu manfaatkan adalah layanan Mobile Banking dari BRI melalui BRImo.

Dengan BRImo, kamu bisa membuka tabungan valas, menghubungkannya dengan Debit BRI Mastercard, serta melakukan transaksi luar negeri dengan mudah. Semua bisa dilakukan langsung dari smartphone tanpa perlu repot ke bank.

Yuk, simak bagaimana BRImo bisa membantu kelancaran keuanganmu selama studi di UK!

Membuka Tabungan Valas di BRImo

Agar transaksi selama di UK semakin praktis, kamu bisa membuka tabungan valas di BRImo dengan langkah berikut:

  1. Buka aplikasi BRImo, lalu pilih Semua Rekening dan Tambah Rekening Baru.
  2. Pilih Tabungan BritAma Valas, pahami keunggulan dan persyaratannya, kemudian pilih Mata Uang.
  3. Masukkan nominal setoran awal, tujuan pembukaan rekening, dan sumber dana.
  4. Centang syarat dan ketentuan, kemudian klik Konfirmasi.
  5. Masukkan PIN BRImo dan pembukaan rekening berhasil.

Selamat! Rekening BritAma Valas-mu telah berhasil dibuat dan siap digunakan untuk transaksi.

Mata Uang yang Tersedia

BRI menyediakan tabungan valas dalam 12 mata uang internasional, yaitu USD, EUR, GBP, AUD, SGD, CNY, AED, SAR, HKD, JPY, MYR, dan THB. Dengan pilihan ini, kamu bisa lebih fleksibel dalam mengatur keuangan dan bertransaksi di luar negeri tanpa perlu repot menukar uang secara manual.

Top-Up Tabungan Valas di BRImo

Setelah membuka rekening valas, kamu bisa melakukan top-up dengan mudah melalui fitur Konversi Valas di BRImo:

  1. Login ke BRImo lalu pilih menu Konversi Valas
  2. ⁠Pilih rekening tujuan, sumber dana, dan isi nominal transaksi lalu klik konversi.
  3. ⁠Konfirmasi transaksi dengan masukkan PIN
  4. Transaksi berhasil dan saldo valas bertambah.

Truk Obesitas Berkeliaran, Wamen PU Ungkap Fakta Mengejutkan

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti. (Dok. PU)

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan ketegasannya dalam menekan beredarnya truk obesitas alias kendaraan over dimension over load (ODOL). Salah satu caranya yakni dengan mendorong badan usaha jalan tol (BUJT) bersikap tegas dalam penanganan truk yang melebihi muatan.

“Untuk kendaraan ODOL sebetulnya BUJT berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan kendaraan ODOL di gerbang terdekat jalan tol sebagaimana diatur dalam PP No 23/2024 tentang jalan tol pasal 109 ayat 1,” kata Diana kepada CNBC Indonesia melalui pesan singkat, Jumat (7/2/2025).

Bentuk penanganan tersebut diantaranya memasang alat berupa Weigh In Motion (WIM) untuk menakar beban dari kendaraan yang melintas di jalan tol tersebut.

“Pemerintah mendukung pemasangan WIM di ruas jalan tol oleh BUJT sebagai upaya pengendalian ODOL,” kata Diana.

Adapun pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2024 tentang Jalan Tol tertuang Hak dan Kewajiban Badan Usaha Jalan Tol, yakni pada pasal 109:

(1) Badan Usaha berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan Pengguna Jalan Tol yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat di gerbang terdekat dari Jalan Tol.

(2) Tata cara penolakan dan pengeluaran Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku telah mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi risiko kecelakaan maut di jalan tol, terutama saat arus mudik Lebaran 2025 nanti. Dengan penggunaan teknologi untuk mendeteksi truk dengan muatan berlebih serta perbaikan infrastruktur yang paling mendesak.

Setelah meninjau lokasi kecelakaan yang menewaskan delapan orang di Gerbang Tol Ciawi 2, Hanggodo mengapresiasi PT Jasa Marga (Persero) atas pemasangan alat Weight In Motion (WIM). Alat ini memungkinkan pemantauan otomatis terhadap truk yang masuk ke jalan tol, memastikan bahwa kendaraan yang kelebihan muatan ODOL bisa terdeteksi lebih dini.

Dia menduga kecelakaan yang terjadi pada Selasa (4/2/2025) malam hari kemarin, disebabkan oleh truk bermuatan air galon tersebut masuk dalam kategori ODOL.

“Dengan alat WIM kan semua bisa terekam, berapa sih berat kendaraan yang keluar-masuk di ruas tol itu. Data dari WIM Jasa Marga di situ, yang masuk itu (truk) ODOL,” kata Hanggodo saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Bos BSI (BRIS): Bank Syariah Tumbuh Lebih Baik Dibanding Konvensional

Suasana nasabah saat menunggu layanan di Bank BSI di Kantor Cabang BSI Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Kinerja industri perbankan syariah tumbuh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional pada tahun lalu. Berdasarkan catatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), aset bank syariah naik 11,59% secara tahunan (yoy) per November 2024, sedangkan aset industri 7,93% yoy. 

Selaras dengan hal tersebut, pembiayaan bank syariah tumbuh 11,24% yoy, sedangkan kredit bank konvensional 10,79% yoy. Begitu pula dengan dana pihak ketiga bank syariah yang naik 12,84% yoy dan konvensional 7,54% yoy. 

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan hal tersebut membuat pangsa pasar bank syariah di Tanah Air naik. “Perkembangan industri perbankan maket share syariah tumbuh 8,06%, DPK jadi 7,99%,” katanya dalam paparan kinerja kuartal IV-2024, Kamis (6/2/2025).

Sementara itu, BSI sepanjang 2024 membukukan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp 7 triliun sepanjang tahun 2024. Perolehan tersebut naik 22,83% yoy dari perolehan tahun 2023 sebesar Rp5,7 triliun.

Mengutip laporan keuangan BSI yang dipublikasikan di media massa, pencapaian tersebut tidak terlepas dari pendapatan setelah distribusi hasil sebesar Rp18,57 triliun, naik 8,25% yoy pada tahun 2024.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI tercatat melesat 15,92% yoy menjadi sebesar Rp277,85 triliun pada periode yang berakhir Desember 2024.

Kualitas pembiayaan pun terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross sebesar 1,90% dan NPF net sebesar 0,50% per Desember 2024.

Aset BSI pun tercatat meningkat 15,49% yoy menjadi Rp408,41 triliun pada akhir tahun 2024.

Pengusaha Properti Teriak Kesulitan Dana, Beberkan Biang Kerok

Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 2024. (Dok: Kemenkeu)

Penyaluran rumah subsidi di awal tahun 2025 ini tersendat karena hingga kini skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih belum jelas. Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto meminta pemerintah agar segera merumuskan skema yang ada sehingga penyalurannya bisa berjalan.

“Kami selaku industri mendapatkan kesulitan ketika adanya ketikdakpastian. Kita sudah kesulitan cash flow (dana), teman-teman banyak susah. Kita harap 2025 harusnya bisa running seiring adanya program 3 juta rumah. Tapi terjadi ketidakpastian realisasi karena pemerintah mau ada perubahan skema. Kami harap skema silakan didiskusikan segera sehingga ada kepastian dan ekonomi jalan,” katanya dalam diskusi dengan media, dikutip Rabu (5/2/2025).

Ketidakpastian itu membuat pengembang menahan pembangunan rumah karena rumah yang ada sebelumnya belum terserap. Alhasil industri di bawahnya bisa ikut terganggu, padahal rantai pasok industri tidak sedikit.

“Kita berharap pemerintah merealisasikan, apa yang udah terjadi di FLPP disegerakan, jangan diganggu realisasi ini karena ini siklus yang jangan diganggu-ganggu karena ada 185 industri yang bekerja disana juga terganggu ini bisa sebabkan cash flow 10 ribu developer keganggu,” ujar Joko.

Jika belum ada kejelasan sampai pertengahan Februari ini mengenai skema FLPP, pengembang bakal bergerak sendiri untuk tetap bisa menjual rumah, misalnya dengan memberikan diskon.

Ia memperkirakan ada kerugian yang timbul, diantaranya belasan ribu orang menunggu skema FLPP ini berjalan.

“Kalau sampai di tengah Februari belum bisa dijalankan saya akan himbau teman-teman untuk segera realiasikan dengan cara gimana untuk menjaga cashflow, misal dengan diskon, untuk selanjutnya kita wait and see hingga mendapat kepastian,” sebutnya.

Bahlil Ungkap Pesan JK kepada Prabowo Soal LPG 3 Kg, Begini Isinya…

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden RI Ke- 10 dan ke - 12 Muhammad Jusuf Kalla (JK), di Predisential Lounge, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Dok. BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Turut hadir dalam pertemuan antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Bahlil mengatakan, diskusi yang berlangsung membahas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga tentang perekonomian Indonesia saat ini. Lebih lanjut, ia juga mengatakan dalam diskusi juga disinggung mengenai kebijakan subsidi LPG 3 kilogram.

“Pak JK ngomong tentang LPG. Bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi wakil presiden di tahun periode pertama dan sampai sekarang subsidinya belum ada perubahan. Setelah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan,” kata Bahlil, saat memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana.

Menurut dia, JK bercerita, saat itu nilai kurs Rupiah terhadap dolar AS masih Rp 8.000. Sedangkan saat ini sudah berada di level Rp 16.000. Artinya, lanjut Bahlil, subsidi yang diberikan semakin membesar dengan nilai saat ini Rp 87 triliun. Padahal pemerintah mau memberikan harga semurah-murahnya kepada masyarkat yang tidak mampu.

Belum lagi pemasalahan di lapangan di mana harga beli di tingkat masyarakat juga di atas harga yang ditentukan pemerintah. Dari hitungannya, masyarakat seharusnya hanya membayar dikisaran Rp 18.000 – Rp 20.000 untuk gas LPG 3 kg, hanya saja dari permasalahan bulan lalu harga beli masyarakat mencapai Rp 30.000.

“Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi, niat pemerintah itu betul-betul terjadi di masyarakat. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini,” ujar Bahlil.

Dari perhitungannya, setidaknya ada Rp 26 triliun nilai subsidi yang tidak tepat sasaran dari LPG. Sehingga diperlukan perbaikan tata kelola seperti menjadikan pengecer menjadi sub-pangkalan resmi supaya harga bisa dipantau langsung oleh Pertamina.

“Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting, penataan itu penting,” katanya.

Terpisah, Amran mengungkapkan, dalam kunjungan itu JK juga memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan di masa lalu.

“Bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” ujar Amran, saat memberikan keterangan pers.

Warung di Kwitang Masih Jual LPG 3 Kg, Jumlah Sangat Terbatas

Warung Nabila di kawasan Kwitang, Jakarta. (CNBC Indonesia/Zahwa)

Beberapa warung masih ada yang menjual liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg). Salah satunya berada di wilayah Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Dari pantauan CNBC Indonesia, Senin (3/2/2025), setidaknya dua warung di wilayah Kwitang masih menjual LPG 3 kg secara eceran. Meskipun jumlahnya dibatasi.

“Cuma dikasih 10 sehari sama pangkalannya dibatesin baru baru ini,” kata penjaga warung kepada CNBC Indonesia.

LPG 3 kg tersebut dijual kepada pedagang kaki lima di sekitar warung. Harganya tidak jauh berbeda dari yang ditetapkan pangkalan.

Untuk mendapatkan LPG 3 kg, pemilik warung juga harus menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Kalau saya kasih 10 itu saya harus setor 10 KTP juga ke pangkalan,” ujarnya.

Warung Nabila di kawasan Kwitang, Jakarta. (CNBC Indonesia/Zahwa)

Tidak jauh dari lokasi tersebut, ada warung yang juga menjual LPG 3 kg. Seperti warung sebelumnya, LPG 3 kg dijual dengan terbatas.

Banyak masyarakat, menurutnya yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg dalam beberapa hari terakhir.

CNBC Indonesia coba mengecek pangkalan dan agen yang berada di wilayah tersebut. Saat ditemui, pemilik memilih untuk tidak mau berkomentar.

Bukan dari Dompet Presiden, Ini Sumber Anggaran Retret Kepala Daerah

Prasetyo Hadi. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut biaya retret kepala daerah tidak akan dibebankan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini berbeda dengan retret para menteri di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Oktober 2024 lalu, yang didanai langsung dari kantong pribadi Prabowo, kali ini pemerintah akan menyiapkan anggaran khusus.

Melansir Detik Finance, meski pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran, Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penting seperti retret kepala daerah tetap akan dilaksanakan.

“Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga,” ujar Prasetyo di Kompleks DPR Senayan, dikutip Minggu (2/2/2025).

Menurutnya, retret ini menjadi momen krusial, terutama menjelang Pilkada serentak. “Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK,” sambungnya.

Dia menjelaskan, retret bertujuan menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Saat ditanya soal anggaran, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah saat ini belum membahas secara detail, namun ia memastikan dana untuk kegiatan ini sudah disiapkan.

“(Anggarannya) ada, ada,” tegasnya singkat.