JASONWILES

_{Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto}

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buka suara terkait insiden pemberian bantuan terhadap korban bencana di Sumatera dengan cara dilempar dari helikopter. Menurutnya, pengiriman bantuan ke wilayah terisolasi akibat banjir dan longsor di Sumatera memang dilakukan dengan berbagai metode udara, termasuk helibox dan payung udara.

“Pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di-drop walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer. Tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan masyarakat,” kata Agus saat jumpa pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

Agus menjelaskan, TNI mengerahkan pesawat CN dan Hercules untuk menjangkau daerah yang sama sekali tidak dapat ditembus jalur darat.
Namun, ia mengakui ada logistik yang sempat tercecer dan sebagian rusak di lapangan karena faktor keselamatan.

“Untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh darat, TNI sudah melaksanakan pengiriman lewat udara menggunakan sistem helibox. Jadi barang dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk boks-boks yang pakai baling, sehingga saat sampai tanah tidak hancur,” ujarnya.

“Itu juga di-drop lewat Hercules. Kemarin sudah dilaksanakan di Aceh Tamiang. Hari ini kita laksanakan sistem carrier delivery system menggunakan pesawat CN dan Hercules,” tutur Agus.

_{Presiden Prabowo Subianto tinjau korban banjir di Padang Pariaman (Foto: Dok)}

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan masyarakat terdampak bencana tidak akan pernah ditinggalkan sendirian oleh pemerintah. Pesan itu ia sampaikan langsung di hadapan warga saat meninjau lokasi bencana di Padang Pariaman, Senin (1/12/2025).

“Kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” ujar Prabowo, diikuti tepuk tangan warga.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyampaikan kabar baik bahwa cuaca telah membaik dan bantuan sudah banyak yang sampai ke wilayah terdampak. Ia juga melaporkan perkembangan pemulihan infrastruktur dasar di sejumlah daerah.

“Alhamdulillah cuaca membaik, alhamdulillah juga bantuan sudah banyak yang sampai. Saya dapat laporan listrik di Sumatera Utara sudah hampir 100%. Air sedang dibenahi, jembatan-jembatan sedang kita bentuk semua. Insyallah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu,” kata Prabowo.

“Alhamdulillah!” sahut warga setempat.

Prabowo menjelaskan sebagian kabupaten masih sulit dijangkau lewat jalur darat, namun pemerintah memastikan distribusi bantuan tetap berjalan melalui udara. 
“Beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat, tapi sudah bisa kita datangi dari udara, dari helicopter, pesawat. Di Aceh pun demikian,” ujarnya.

Kepada keluarga korban, Prabowo menyampaikan doa dan rasa duka. “Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan. Saya berdoa bapak-bapak ibu-ibu tegar,” katanya.

_{11 Helikopter Dikerahkan ke Lokasi Bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut}
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan pemerintah mengerahkan 11 helikopter milik TNI dan Basarnas untuk mempercepat distribusi bantuan serta penanganan darurat di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut telah menyebabkan sebanyak 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka. Sementara itu, ribuan orang harus mengungsi akibat bencana ini.

Hal ini disampaikan Seskab Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, pada Sabtu (29/11/2025).

“Sampai dengan hari ini, Pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI & Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana. Sembilan helikopter sudah berada di lokasi sejak tanggal 26 November 2025, dan dua helikopter tambahan telah terbang ke Aceh dari Jakarta pagi ini,” ungkap Seskab Teddy.

Seskab Teddy mengatakan helikopter yang telah dikirimkan digunakan untuk mendistribusikan logistik secara berkala ke kawasan terdalam dan wilayah yang terisolasi akibat jalur darat yang terputus. Operasi udara ini dinilai krusial mengingat banyaknya titik yang sulit dijangkau kendaraan darat.

“Helikopter-helikopter ini terbang di lokasi sekitar bencana untuk terus-menerus mendistribusikan logistik, terutama di daerah terdalam serta di daerah yang jalur daratnya terputus, serta terus memperhatikan pertimbangan utama dalam upaya penanganan bencana ini,” ujarnya.

_{Bencana terjang Sumbar}

Cuaca ekstrem yang melanda Sumatera Barat (Sumbar) menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan belasan ribu jiwa terdampak. Data ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy, dalam rapat tingkat menteri yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (27/11/2025).

“Data terakhir di Sumatera Barat, korban meninggal dunia sebanyak 12 orang dan warga terdampak sekitar 12.000 jiwa,” kata Vasko.

Ia menambahkan, bencana ini mengakibatkan infrastruktur darat rusak. Tantangan yang kini dihadapi di antaranya pembersihan material, akses komunikasi, dan perbaikan darurat infrastruktur vital.

“Titik longsor di badan jalan yang amblas, pohon tumbang di beberapa kabupaten dan kota,” ucapnya.

Terkait musibah ini, Wakil Gubernur Sumbar mengungkapkan pihaknya telah menetapkan status tanggap darurat, begitu pula beberapa kabupaten dan kota yang terdampak cuaca ekstrem.

_{Roy Suryo Bakal Stop Bicara soal Ijazah Jokowi Jika Diminta Presiden Prabowo}

Pakar telematika, Roy Suryo, menyanggupi untuk tidak bicara soal ijazah mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) jika diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. 

Roy menyanggupi hal ini dalam program Rakyat Bersuara bertajuk ‘Scan Ijazah Jokowi Resmi Ditunjukkan, Asli?’ di iNews TV pada Selasa (25/11/2025).

Meski menyanggupi tak akan membahas ijazah presiden ke-7, menurut Roy hal ini tidak bisa disamakan dengan ijazah anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka. Dia tidak akan tinggal diam untuk membahas ijazah Gibran.

“Soal ijazahnya Jokowi mungkin aja (tidak saya bahas lagi-red), tapi ijazahnya anaknya belum tentu,” kata Roy.

Sekedar informasi, selain menuding ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo menyoroti kejanggalan dalam riwayat pendidikan Gibran. Roy bahkan menyampaikan Gibran sebanernya tidak memiliki ijazah SMA sederajat. 

Dalam program Rakyat Bersuara, eks Hakim Agung Gayus Lumbuun juga hadir sebagai narasumber. Ia menyebut jika kasus ijazah Jokowi belum tentu tuntas jika Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Roy Suryo Cs. 

_{Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya (Foto: KRAS)}

Ekonom Senior dan Associate Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai positif upaya penyehatan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) oleh BPI Danantara. Menurutnya, dengan kondisi yang semakin sehat, maka kinerja dan daya saing BUMN tersebut akan semakin meningkat. 

”Melalui penyehatan oleh Danantara, tingkat competitiveness KS (Krakatau Steel) lebih bagus. Kemudian produksi atau kapasitas produksi lebih bagus. Akibatnya nanti skala ekonomi juga lebih baik, sehingga harga jual produk-produk KS menjadi kompetitif,” kata Ryan di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Peningkatan daya saing, lanjut Ryan, juga meningkatkan penjualan BUMN tersebut. Tidak hanya korporasi swasta ketika membangun konstruksi. Selain itu, juga membuka peluang BUMN-BUMN lain untuk berlomba-lomba memesan baja dari KS. 

Hanya saja Ryan berpesan, agar KS lebih memperbanyak varian produknya. Tujuannya, agar bisa memenuhi permintaan yang lebih beragam. Beragamnya varian ini, jelas Ryan, juga bisa menjadi cara untuk bersaing dengan baja impor dari China. 

Karena itulah, Ryan mendukung upaya penyehatan KS oleh BPI Danantara. Sebagai superholding sekaligus mitra strategis, Danantara memang perlu memberi dukungan finansial terhadap BUMN-BUMN strategis seperti Telkom, PLN, Pertamina, dan KS. Upaya ini penting, karena Danantara memang mengarahkan BUMN-BUMN dalam konteks pengembangan bisnis. 

”Strategi pengembangan bisnis itu berada di domain Danantara. Sedangkan BP BUMN mengatur mengenai regulasinya,” jelas Ryan.

”Dan menurut saya dukungan tersebut lebih tepat disebut sebagai penyertaan dibandingkan pinjaman. Yakni, penyertaan sejumlah anggaran yang dibutuhkan entah kepada KS, atau yang lain, yang membutuhkan,” lanjutnya. 

_{Rekam Jejak Mentereng AKBP Basuki, Terancam Dipecat Buntut Kematian Dosen Cantik}

AKBP Basuki (56) diduga melanggar kode etik terkait kematian dosen Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang Dwinanda Linchia Levi (35) di kamar Kostel Mimpi Inn, kawasan Gajahmungkur, Semarang,  Jawa Tengah. Basuki saat ini dilakukan penempatan khusus (patsus) buntut peristiwa tersebut.

Penahanan dilakukan setelah Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jateng melakukan gelar perkara dipimpin Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda Jateng AKBP Hendry Ibnu Indarto dan 11 personel lain, termasuk dari Bidang Hukum Polda Jateng, Biro SDM dan Itwasda.

AKBP Basuki  terancam terkena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena tersandung kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, menegaskan, dalam waktu dekat Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) akan melakukan sidang.

“Karena dari sidang kode etik itu ada putusan yang paling berat PTDH, penundaan pangkat, kemudian demosi, dan sebagainya,” ujar Artanto, dikutip, Sabtu (22/11/2025).

Diketahui, AKBP Basuki tinggal bersama dosen cantik tersebut tanpa perkawinan yang sah. Dia juga ada di lokasi saat korban yang merupakan dosen ditemukan tewas tanpa busana.

Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Basuki saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa (Kasubdit Dalmas) Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah.

Jabatan ini merupakan salah satu posisi strategis di Polda Jateng selain Kepala Satuan (Kasat), Kepala Bidang (Kabid), dan Direktur.

Pangkat AKPB  biasanya juga disandang oleh Kapolres yang memimpin di Polres daerah tingkat kabupaten/kota non-kota besar. Lambang pangkat yang disandang AKBP Basuki yaitu 2 bunga melati emas atau Letnan Kolonel di TNI.

_{Komisi Percepatan Reformasi Polri Terima Usulan Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dimediasi}

Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima usulan kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan mediasi meski status Roy Suryo Cs telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Usulan itu akan disampaikan ke polisi yang menyelidiki kasus tersebut.

Usulan itu disampaikan  ke Komisi Percepatan Reformasi Polri saat audiensi dengan Kritikus Politik Faisal Assegaf di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Namun, usulan itu hanya bisa terealisasi jika semua pihak bersedia dan memahami konsekuensinya.

“Muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Aseegaf tadi mengusulkan, bagaimana bisa tidak mediasi? Oh bagus itu, coba tanya dahulu mau ga mereka di mediasi, baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dkk, mau enggak dimediasi?” ujar Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie pada wartawan.

“Syaratnya Rismon dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah, itu masing-masing harus ada risiko,” tuturnya.

Dia menerangkan, sejatinya sudah ada putusan perdata terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Bukan tidak mungkin di dalam proses pidana terjadi proses mediasi pada akhirnya apabila terjadi kesepakatan dilakukan restorative justice (RJ).

Artinya, mediasi dapat menjadi opsi sesuai semangat restorative justice di dalam KUHP dan KUHAP yang baru.

_{Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung}

 Ratusan buruh menggelar demo terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin (17/11/2025). Salah satu tuntutan yang dibawa adalah meminta agar UMP DKI Jakarta pada 2026 menjadi Rp6 juta.

Merespons kenaikan UMP tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan UMP 2026 baru dalam proses pembahasan. Setelah pembahasan selesai, barulah Pramono bisa menentukan nilai UMP Jakarta untuk 2026

“Ya kan baru dibahas. Kan saya di ujung aja nanti,” ujar Pramono.

Selama masih dalam proses pembahasan, dirinya juga belum bisa menentukan apakah UMP DKI Jakarta akan naik atau turun.

“Ya kan baru dibahas. Kan saya di ujung aja nanti,” ujar Pramono.

Selama masih dalam proses pembahasan, dirinya juga belum bisa menentukan apakah UMP DKI Jakarta akan naik atau turun.

“Nanti dibahas (apakah naik atau turun),” ujar dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Syaripudin, menghargai aspirasi dan tuntutan yang menjadi harapan para pekerja. Namun untuk menentukan besaran upah, pihaknya belum bisa menentukan angka pasti karena masih menunggu keputusan dari pusat.

“Seluruh pemerintah provinsi di Indonesia ini menunggu yang menjadi petunjuk dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang sampai dengan tanggal 17 ini belum diterbitkan,” kata Syaripudin, Senin.

hipmibelu.org

_{42 Ribu Pesantren Tersebar di Indonesia, Kemenag: Perlu Penguatan Tata Kelola dan SDM!}

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, Kementerian Agama. Saat ini, regulasinya sedang berada pada tahap finalisasi di tingkat pemerintah pusat.

Kepala Subdirektorat Pendidikan Al-Qur’an Ditjen Pendis Kemenag, Aziz Syafiuddin, mengungkapkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren,

“Insya Allah tidak lama lagi akan ditandatangani. Tahun depan Kementerian Agama diharapkan memiliki direktorat jenderal khusus untuk mengurus pesantren,” ujarnya saat menghadiri halaqah di UIN Antasari Banjarmasin, dikutip, Sabtu (15/11/2025).

Aziz menegaskan, bahwa halaqah di Banjarmasin merupakan satu dari 14 titik penjaringan pendapat nasional, yang dirancang untuk memastikan arsitektur kebijakan Dirjen Pesantren benar-benar bersumber dari aspirasi para kiai, pengasuh, dan praktisi pendidikan pesantren di seluruh Indonesia.

Dikatakannya, jumlah pesantren saat ini telah menembus 42.400 lembaga, meningkat hampir dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Lonjakan ini, katanya, perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan penjagaan tradisi ilmu yang menjadi fondasi pesantren sejak era ulama klasik.

“Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif juga diusulkan agar pesantren tidak sepenuhnya bergantung pada iuran santri,”ujarnya.

Oleh karena itu, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dinilai peluang besar untuk mendorong transformasi pesantren, tanpa menghilangkan watak khasnya sebagai pusat keilmuan Islam yang lahir dari tradisi Nusantara.

Pimpinan Madrasah Darussalam Tahfidz dan Ilmu Al-Qur’an Martapura, KH Wildan Salman menegaskan, bahwa keberadaan pesantren tidak dapat dilepaskan dari tradisi kitab kuning. Menurutnya, tradisi tersebut adalah pondasi yang menjaga kesinambungan ilmu Islam dari generasi ke generasi.