Paket regulasi ini juga akan dikeluarkan sebagai respons untuk mengantisipasi dampak buruk perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yang berpotensi menekankan ekonomi RI.
“Sedang kita persiapkan, agar segera membantu investasi masuk dan menambah spending,” ucap Anggota DEN Prof. Arief Anshory Yusuf kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (24/4/2025).
Salah satu paket regulasi yang akan segera rampung terkait dengan ketentuan fleksibilitas tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga penghapusan kuota impor.
“Salah satu yg segera direalisasikan adalah fleksibilitas TKDN dan penghapusan kuota impor,” tegas Arief.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan aturan TKDN dapat membuat daya saing Indonesia kalah dengan negara lain. Karena itu, kepala negara meminta kepada Kabinet Merah Putih agar TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis.
Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Kepala negara juga meminta kepada jajaran menteri anggota Kabinet Merah Putih untuk membuat aturan TKDN lebih realistis.
“Tolong para menteri saya sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan, iptek, sains, ini masalah nggak bisa dengan cara regulasi TKDN,” katanya.
“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (23/4/2025).
Konsensus CNBC Indonesia yang dihimpun dari 19 lembaga/institusi secara mayoritas memberikan proyeksi bahwa BI tampaknya akan menahan suku bunganya di level 5,75% pada bulan ini. Namun demikian, ada tiga institusi yang memperkirakan bahwa BI akan menurunkan suku bunganya ke 5,50%.
Bulan lalu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa alasan ditahannya suku bunga acuan ini karena upaya dalam menjaga agar perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,5 plus minus 1%.
Dilansir dari Shanghai Metal Market (SMM), harga bijih Indonesia tetap stabil dan kuat minggu lalu. Sementara harga nikel mengalami koreksi minggu lalu, dan rencana implementasi kebijakan PNBP memberikan dukungan makro terhadap harga.
Di pasar Indonesia, premi utama untuk bijih pirometalurgi tetap di kisaran US$24-26, dengan harga pengiriman ke pabrik untuk kadar 1,6% sebesar US$51,5-53,5 per wmt. Untuk bijih hidrometalurgi, harga pengiriman ke pabrik untuk bijih lokal Indonesia dengan kadar 1,3% berada di sekitar US$25-26 per wmt.
Bijih Pirometalurgi dan Hidrometalurgi
Dari sudut pandang penawaran dan permintaan, untuk bijih pirometalurgi:
Dari sisi pasokan, musim hujan yang berkepanjangan di Pulau Sulawesi terus memengaruhi aktivitas penambangan dan transportasi bijih nikel. Namun secara keseluruhan, curah hujan diperkirakan akan mulai berkurang secara bertahap mulai April, dan pasokan bijih nikel diperkirakan akan meningkat.
Dari sisi permintaan, harga NPI (nickel pig iron) di hilir terdampak oleh penurunan harga nikel akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menyebabkan harga NPI turun signifikan selama minggu lalu dan melemahkan dukungan terhadap harga bijih nikel. Namun, premi untuk bulan April telah ditetapkan, dan penyesuaian lebih lanjut baru akan dilakukan pada akhir April untuk negosiasi premi bulan Mei.
Dari sisi inventaris, persediaan bahan baku di smelter NPI Indonesia umumnya rendah, dan masih ada permintaan restocking berdasarkan kebutuhan mendesak. Ditambah dengan sedikit peningkatan produksi NPI di Indonesia selama bulan ini, dukungan terhadap permintaan tetap ada. Secara keseluruhan, SMM memperkirakan bahwa pasokan bijih pirometalurgi di Indonesia kemungkinan akan tetap ketat.
Untuk bijih hidrometalurgi:
Dari sisi pasokan, situasi pasokan yang ketat tidak terlalu terlihat minggu ini.
Dari sisi permintaan, terjadi kecelakaan pada proyek hidrometalurgi di kawasan industri Pulau Kei besar yang memengaruhi permintaan MHP pada bulan April. Secara keseluruhan, pasokan di pasar bijih hidrometalurgi relatif cukup.
Dari sisi kebijakan, kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia akan berlaku 26 April 2025 atau 15 hari setelah aturannya disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 11 April lalu.
Kenaikan royalti telah meningkatkan biaya penjualan bijih nikel, namun kenaikan premi yang signifikan di awal April sudah memperhitungkan dampak dari kebijakan PNBP tersebut. Ke depannya, kebijakan ini diperkirakan tidak akan mendorong kenaikan harga bijih nikel lebih lanjut.
Ringkasan Pasar NPI Kadar Tinggi
Harga NPI kadar tinggi mengalami penurunan lebih lanjut akibat lemahnya permintaan dari sektor baja tahan karat. Di Indonesia, produksi smelter tetap stabil karena kebijakan royalti bijih nikel yang baru membuat pelaku pasar bersikap hati-hati.
Permintaan lemah, karena penurunan aktivitas pembelian dari pabrik baja tahan karat. Beberapa perusahaan besar telah melakukan stok sebelumnya, sehingga permintaan bahan baku menurun.
Biaya produksi meningkat, dengan smelter kembali mengalami kerugian akibat turunnya harga spot NPI. Meski harga bahan tambahan seperti batubara tetap stabil, keuntungan tetap tertekan.
Dari sisi bijih, harga bijih nikel stabil karena pasokan dari Filipina masih ketat. Namun, tekanan dari hilir membuat harga NPI kadar tinggi diperkirakan terus melemah pekan depan, dan kerugian smelter akan semakin dalam.
Kebijakan Royalti Nikel
Presiden RI, Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” tulis Pasal 11 aturan tersebut, dikutip Rabu (16/4/2025).
Lantas berapa besaran PNBP atau royalti baru komoditas nikel yang akan berlaku? Berikut jabarannya:
Merujuk Refinitiv, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Selasa (22/4/2025) dibuka pada posisi Rp16.820/US$ atau melemah 0,12%.
Sementara indeks dolar AS (DXY) pada 08:56 WIB, tampak menanjak 0,19% ke angka 98,47 atau lebih tinggi dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya (21/4/2025) di posisi 98,28.
Hari ini BI akan memulai hari pertama RDG dan akan berakhir pada esok hari Rabu (23/4/2025), sekaligus dengan keputusan suku bunga.
Sebagai informasi, pada bulan lalu BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%, suku bunga deposit fasility di 5,00%, dan suku bunga lending facility di 6,50%.
Dalam konfrensi pers pasca RDG, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyatakan
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga dengan baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran terus dioptimalkan.”
Keputusan RDG BI ini penting dinanti karena pasar ingin mencermati bagaimana sikap BI di tengah ketidakpastian tarif trump terhadap mitra-mitra dagangnya, termasuk Indonesia dan dampaknya pada kebijakan bank sentral.
Apalagi, Trump memberikan waktu sekitar 90 hari dari tarif resiprokal untuk negosiasi perdagangan.
Paus Fransiskus wafat pada Senin Paskah, 21 April 2025, dalam usia 88 tahun setelah berjuang melawan bronkitis dan pneumonia ganda. Kepergiannya menandai awal dari masa sede vacante, periode di mana Takhta Apostolik kosong dan Gereja Katolik tanpa gembala utama.
Namun, kekosongan ini bukan tanpa arah. Gereja Katolik memiliki prosedur yang sangat rinci dan sakral dalam menghadapi wafatnya Paus ritus kuno yang kini bergerak di tengah dunia modern.
Begitu kematian Paus disahkan oleh Camerlengo, Kardinal Kevin Farrell, dimulailah rangkaian novemdiales sembilan hari penuh doa dan misa arwah yang berlangsung hingga 29 April 2025. Tradisi ini juga memberi waktu bagi para kardinal dari seluruh dunia untuk segera menuju Roma.
Pemakaman Paus kemungkinan digelar sembilan hari sejak wafat. Menariknya, Paus Francis tidak ingin dimakamkan di Basilika Santo Petrus seperti kebanyakan pendahulunya. Ia justru memilih Basilika Santa Maria Maggiore, simbol kedekatannya dengan kaum marjinal dan pinggiran.
Santa Maria Maggiore adalah basilika tertua di Roma yang didedikasikan untuk Bunda Maria, dibangun pada abad ke-5 setelah Konsili Efesus menetapkan Maria sebagai “Bunda Allah.” Basilika ini bukan hanya saksi sejarah arsitektur dan teologi, tetapi juga simbol dari Gereja yang lembut, mengayomi, dan dekat dengan umat kecil.
Dengan sejarah panjang sebagai tempat pemakaman paus, meskipun terakhir kali digunakan lebih dari 350 tahun yang lalu. Enam paus sebelumnya dimakamkan di sini, termasuk Paus Honorius III dan Paus Clement IX. Dengan memilih basilika ini, Paus Fransiskus menghidupkan kembali tradisi lama dan menegaskan devosinya kepada Maria.
Selama masa kepausannya, Paus Francis selalu singgah ke basilika ini sebelum dan sesudah perjalanan apostoliknya ke luar negeri. Ia akan berdoa di depan ikon Maria Salus Populi Romani (Penolong Umat Roma), meminta perlindungan dan menyampaikan rasa syukur.
Keputusan untuk dimakamkan di luar Vatikan adalah langkah yang sangat jarang terjadi. Terakhir kali hal ini dilakukan adalah pada abad ke-17 oleh Paus Klemens IX. Artinya, sudah hampir 400 tahun tidak ada paus yang memilih lokasi alternatif untuk peristirahatan terakhirnya.
Paus Francis dikenal sebagai reformis, paus dari “pinggiran.” Ia berkali-kali menyerukan agar Gereja “keluar dari kenyamanan istana” dan hadir di tengah penderitaan dunia. Pilihannya untuk dimakamkan di Santa Maria Maggiore mempertegas itu, bahwa Gereja bukan hanya soal kemegahan, melainkan kehadiran yang tulus.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menggelar pertemuan dengan para pelaku usaha di sektor pertambangan nikel. Adapun, pertemuan ini guna membahas mengenai perubahan tarif royalti dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, pihaknya bertemu dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) untuk menampung keluh-kesah pengusaha terhadap aturan baru royalti minerba.
“Ya kita terima masukan. Bukan menganggap nggak sepakat. Data-datanya mana, kalau misalnya industri nikel itu dinaikkan itu, mengalami kerugian itu, datanya seperti apa, gitu aja,” jelas Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (22/4/2025).
Menurut Tri, pemerintah berusaha mendengarkan keluhan para pengusaha jika disertai dengan data yang memadai. Khususnya mengenai adanya kerugian imbas aturan tarif royalti yang akan berlaku pada 26 April 2025 ini.
“Bukan, yang namanya aturan kan, ya, tapi ya datanya mana dulu. Karena pada saat itu keluar kan mestinya sudah ada perhitungannya juga,” imbuhnya.
Ia membeberkan, bahwa para pengusaha nikel mengeluhkan perubahan tarif ini menjadi beban baru ditambah dengan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan yakni B40. “Ya menyampaikan unek-unek saja. Kami kena beban, apa itu namanya? B40, ya mana datanya, berapa harganya. Kami kena apa gitu, mana, anunya, kira-kira gitu lah,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengatakan apabila tarif royalti naik menjadi 14-19%, Indonesia akan memiliki tarif royalti tertinggi dibandingkan dengan negara penghasil nikel lainnya.
“Kita tarif royalti saat ini kan 10%. Akan ada kenaikan 14-19%. Ternyata dari seluruh negara penghasil nikel kita yang tertinggi yang 10% sebelum tambah yang 14-19%,” ujarnya dalam Press Conference Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan, beberapa waktu lalu.
Menurut Meidy, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Asia, Eropa, dan bahkan negara tetangga tarif royalti nikel lebih rendah. Beberapa negara bahkan menerapkan royalti berbasis keuntungan.
“Di beberapa negara, Amerika, Amerika Asia, dan Eropa, dan negara-negara tetangga kita, royalti itu lebih rendah. Di Indonesia. Itu kalau royalti 10%. Kalau ditambah lagi 14-19% waduh. Kita benar-benar negara kaya ya,” ujarnya.
Meidy menilai kenaikan royalti ini akan semakin membebani industri yang saat ini sudah menghadapi berbagai macam kebijakan lainnya. Misalnya seperti naiknya harga B40, aturan DHE ekspor dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai bahwa kebijakan tersebut menambah tekanan bagi industri pertambangan yang telah menghadapi berbagai tantangan sebelumnya.
“Awal Januari sudah ada isu, cuma mungkin pada saat itu kita dihadapi oleh kalau ibaratnya badai, ini badainya banyak banget ya,” kata Hendra.
Hendra lantas menjelaskan bahwa sejak awal tahun, industri pertambangan sudah dihadapkan pada sejumlah regulasi baru yang memberatkan. Selain wacana kenaikan royalti, terdapat kebijakan lain yang juga berdampak signifikan.
Mulai dari implementasi biodiesel B40, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, Global Minimum Tax dan lain sebagainya.
“Industri batubara juga terbebani dengan royalti tinggi, harga jual domestik batubaranya dari 2018, ini Pak kita dari dulu harganya dipatok, dan banyak isu lagi belum HBA, dan di industri mineral juga HMA, jadi isunya memang bertubi-tubi, kemudian muncul isu royalti yang akan menjadi istilah internal compensation, jadi kayak apa, udah pamungkasnya mungkin ya,” kata Hendra.
Salah satu konsumen perseorangan mengaku sudah lima tahun menanti kejelasan terkait unit apartemennya yang belum serah terima. Bahkan untuk cek unit langsung saja tidak diperbolehkan.
“Beberapa tahun ini 5 tahun lebih tidak ada kabar saat CS datang tidak bisa. Cek unit tidak bisa tanpa alasan,” ujar Tresna kepada menteri yang akrab dipanggil Bang Ara di di kantor PKP, Jakarta pada Senin (21/4/2025).
Padahal Tresna terus mencicil kredit rumahnya setiap bulan. Ia patuh terhadap kewajiban meskipun hak tidak diterima, sebab jika tidak membayar cicilan akan berpengaruh terhadap BI Checking.
“Saya sudah bayar tiap bulan. Karena kena BI Checking. Saya pernah nunggak sebentar tapi langsung di telpon oleh pihak bank,” ujarnya.
Tresna mengaku sempat mengajukan restrukturisasi karena sedang cuti hamil, namun tidak dikabulkan bank. Baru upaya kedua kali akhirnya dikabulkan
Menurut perhitungannya, ia sudah mengeluarkan uang hingga Rp680-an juta untuk mencicil satu unit apartemen dengan ukuran 70 meter persegi dengan tenor 10 tahun.
“Saya keluar 680 juta harga 480 juta tenor 10 tahun unit 70m2,” ucapnya.
Meskipun sudah terus melakukan cicilan, tapi unit yang dijanjikan akan diserah terima pada 2019 tak kunjung didapatkan. Hal ini membuat dirinya mengalami gangguan finansial, juga kesehatan fisik dan mental.
Ia mengatakan pihak bank, yakni Bank Nobu, saat ditanya soal Meikarta akan melempar ke customer service Meikarta.
Saat ditanya memilih uang kembali atau unit baru, ia tegas mengatakan ingin refund.
“Saya mau balik uang karena saya tidak percaya Meikarta!”
Ada juga konsumen lainnya yang sudah delapan tahun tidak mendapatkan serah terima unit apartemen. Cicilan pun terpaksa terus dibayarkan karena takut BI Checking tercoreng.
“Cicilan masih terus dibayar karena takut BI checking jelek. Cicil 2017 akhir di bank Nobu. Cicil 2,5 juta. Janji 2019 serah terima,” ungkapnya.
Derita juga dialami konsumen yang sudah lunas bayar. Salah seorang konsumen mengatakan sudah lunas sejak 2017 dan dijanjikan serah terima pada 2019, tapi hasilnya nihil.
“Perjanjian unit dapat 2019 tapi sampai saat ini belum ada apa apa. Tiap bulan saya ke Meikarta ternyata belum ada apa apa,” ujarnya.
Maruarar Sirait menyambut keluh kesah para konsumen korban Meikarta di Ia mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ia juga mengatakan sudah mendapatkan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menuntaskan permasalahan Meikarta.
“Saya sudah sampaikan dan laporkan ke Pak Prabowo. Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip hukum yang berlaku. Karena PAk Prabowo menjunjung hak rakyat,” ucap menteri yang akrab dipanggil Ara tersebut.
Awal tahun ini menjadi momen yang penuh tantangan khususnya dalam hal konsumsi masyarakat Indonesia. Konsumen Indonesia lebih sadar dan selektif dalam membelanjakan uang di tengah momen Ramadan dan Lebaran.
Kondisi ekonomi global yang dinamis, tekanan inflasi, dan perubahan perilaku belanja masyarakat menjadi tantangan utama bagi konsumen Indonesia di 2025. Kendati demikian, masyarakat menunjukkan adaptasi yang kuat, terutama dari kalangan kelas menengah dan aspiratif yang kini menjadi motor penggerak konsumsi domestik.
Bank Mandiri dalam laporannya yang berjudul EconMark: Indonesia’s Consumers: Overcoming the Challenges menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi pilar utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Namun, berbagai tekanan ekonomi membuat konsumen lebih selektif dan berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Meskipun ekonomi nasional mencatat pertumbuhan yang stabil, daya beli belum sepenuhnya pulih ke level pra-pandemi.
Setelah penurunan tajam akibat perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh pandemi Covid-19, konsumsi nasional masih belum kembali ke jalur sebelum pandemi.
Sebagai pilar utama perekonomian, pengeluaran rumah tangga turun di bawah level pra-pandemi pada 2020 dan 2021. Meskipun terjadi pemulihan pada 2022 seiring pelonggaran pembatasan dan normalisasi mobilitas, pemulihannya berlangsung tidak merata. Saat ini, konsumsi rumah tangga masih sekitar 6,7% di bawah potensinya, yang menandakan adanya penyimpangan berkelanjutan dari tren jangka panjangnya.
Konsumsi Warga RI Selama Ramadan & Idul Fitri
Momentum Ramadan dan Lebaran 2025 kembali menjadi pendorong utama lonjakan konsumsi. Dibanding tahun sebelumnya, pertumbuhan pengeluaran terlihat lebih terkendali, menunjukkan adanya pergeseran ke belanja yang lebih rasional.
Kategori belanja yang mengalami peningkatan signifikan antara lain:
Transportasi dan mudik (termasuk tiket pesawat dan bensin)
Barang elektronik dan gadget
Kegiatan hiburan dan olahraga
Belanja kebutuhan pokok di supermarket dan restoran
Namun demikian, pola konsumsi ini diiringi dengan preferensi terhadap promo dan diskon, serta peningkatan penggunaan platform digital untuk berbelanja.
Hal ini juga dipertegas dari angka Mandiri Spending Index (MSI) di akhir libur Idulfitri yang mencapai 284,6, sedikit menurun dari puncaknya di minggu sebelumnya yang sebesar 285,2.
Perilaku konsumen selama Ramadan 2025 menunjukkan pendekatan yang lebih terukur: pengeluaran cenderung rendah dalam dua minggu pertama, kemudian meningkat tajam di paruh kedua, melampaui laju pertumbuhan yang terlihat pada tahun 2024. Namun, momentum ini kembali melambat selama periode liburan.
Meskipun terjadi perubahan tersebut, secara keseluruhan pengeluaran selama periode Ramadan-Idulfitri 2025 meningkat sebesar 11,2% dibandingkan dengan level sebelum Ramadan, sedikit di bawah pertumbuhan 12,1% yang tercatat pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan pendekatan konsumsi yang lebih hati-hati dan disengaja dari konsumen.
Pelemahan tingkat konsumsi rumah tangga di Indonesia sudah terlihat khususnya menjelang minggu ketiga Ramadan dan seterusnya, saat Tunjangan Hari Raya (THR) biasanya dibagikan, kesenjangan tabungan semakin melebar, menunjukkan adanya lonjakan pengeluaran pasca-THR.
Namun, besarnya kesenjangan ini menunjukkan bahwa THR yang diterima mungkin lebih kecil dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengandalkan THR sebagai penyangga keuangan penting untuk konsumsi selama Ramadan 2025, lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, pengeluaran yang lebih hati-hati dan terbatasnya kapasitas keuangan membentuk pola konsumsi. Downtrading semakin terlihat sejak sebelum Ramadan 2025, ditandai dengan preferensi terhadap ukuran belanja yang lebih kecil, barang dengan harga lebih rendah, dan frekuensi belanja yang lebih sering.
Downtrading terjadi ketika konsumen memilih pengganti barang yang lebih murah dibandingkan yang biasa mereka beli seringkali didorong oleh tekanan ekonomi, keterbatasan keuangan pribadi, atau perubahan preferensi. Penyesuaian ini mencerminkan cara rumah tangga menyeimbangkan kebutuhan konsumsi mereka dengan keterbatasan keuangan, sekaligus menyoroti tren yang lebih luas menuju pengeluaran yang lebih bijak dan adaptif.
Dalam konferensi pers usai negosiasi, atau pertemuan dengan Departemen Perdagangan Amerika Serikat, serta Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), di Washington, Jumat (18/4/2025), Ketua Tim Negoasiasi dari Indonesia, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dengan adanya tambahan tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, membuat tarif masuk produk-produk unggulan Indonesia ke Negeri Paman Sam bahkan bisa mencapai 47%. Tarif ini lebih mahal dibanding dengan yang dikenakan ke negara pesaing lainnya, di ASEAN.
“Kami tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field diterapkan AS, termasuk dengan negara pesaing kita di ASEAN bisa diberikan adil, dan kita ingin diberikan tarif yang tidak lebih tinggi,” tegas Airlangga dalam konferensi pers online, Jumat lalu (18/4/2025).
Dia mengungkapkan meskipun saat ini tarif tinggi sebesar 32% didiskon sementara menjadi 10% selama 3 bulan. Namun, AS tetap menerapkan tarif proteksionis untuk barang-barang tekstil dan garmen asal Indonesia dengan nilai sebesar 10%-37%. Adapun, jika ini diakumulasi, maka komoditas asal Indonesia bisa dikenakan tarif berkisar 20%-47%.
“Meski saat ini tarif 10% untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10-37%, maka 10% tambahan bisa 10+10 atau 37+10,” ujar Airlangga.
Hal ini menjadi concern pemerintah.
“Ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” tegasnya.
Airlangga mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat sudah menyepakati untuk menyelesaikan perundingan atau negosiasi perdagangan dalam waktu 60 hari. Dalam pertemuan tersebut juga di sepakati kerangka dan format yang bisa ditawarkan dalam negosiasi.
Pakar perencana keuangan, Anthony Watson, yang juga merupakan founder dan presiden Thrive Retirement Specialist mengatakan, opsi investasi pertama saat masa krisis ialah membeli saham perusahaan yang sedang jatuh.
Menurutnya, dalam kondisi krisis, value stock atau saham-saham yang dinilai memiliki harga terlalu rendah ketimbang kinerja keuangannya, akan lebih menguntungkan ketimbang growth stock.
“Value stock cenderung unggul ketimbang growth stock ketika memasuki resesi,” kata Watson sebagaimana dilansir CNBC International, dikutip Minggu (20/4/2025).
Namun, penting dicatat, saham-saham yang memiliki fundamental baik bisa jadi pilihan utama saat masa krisis, ataupun resesi.
Melihat fundamental perusahaan bisa dari kinerja keuangannya, bisnisnya, pengelolaan risiko saat terjadi krisis oleh manajemennya, hingga ketahanan perusahaan tersebut dalam menghadapi berbagai krisis.
Selain itu, Anthony Watson juga menyarankan untuk mempertimbangkan aset investasi masuk ke obligasi, sebab selain lebih aman ketimbang saham, imbal hasil (yield) yang ditawarkan surat utang negara kini cukup tinggi.
Kenaikan suku bunga yang dilakukan bank sentral membuat yield obligasi cenderung akan menanjak. Hal ini tentunya memberikan keuntungan, apalagi obligasi merupakan aset yang lebih aman ketimbang saham.
Selain obligasi, emas yang secara tradisional menjadi aset lindung nilai terhadap inflasi juga bisa menjadi pilihan investasi.
Seandainya dunia mengalami krisis, apalagi jika kebijakan bank sentral gagal menurunkan inflasi dengan cepat, maka emas punya potensi kembali melesat.
Investasi di Reksa Dana juga bisa menjadi pilihan. Reksa Dana bisa dibilang sebagai investasi ‘palugada’ alias ‘apa lu mau gue ada’. Sebab reksa dana menawarkan berbagai instrumen investasi dari yang berisiko rendah hingga tinggi dan dari instrumen yang cocok untuk jangka menengah hingga jangka panjang.
Ada reksa dana pasar uang yang memiliki risiko minim dan cocok untuk investasi di bawah 1 tahun. Kemudian, reksa dana pendapatan tetap atau obligasi yang cocok untuk investasi 1-3 tahun. Reksa dana campuran yang cocok buat yang suka risiko sedang. Reksa dana ini bisa diinvestasikan untuk 3-5 tahun. Jika ingin lebih berisiko, bisa pilih reksa dana saham yang cocok untuk investasi jangka panjang atau di atas 5 tahun.
